Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kabupaten Solok Perspektif Siyasah Idariyah

Yulianda, Melysa (2024) Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kabupaten Solok Perspektif Siyasah Idariyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Cover - Daftar Isi-Yulianda Melysa.pdf - Published Version Download (652kB)
	Text (BAB I) BAB I - Yulianda Melysa.pdf - Published Version Download (381kB)
	Text (BAB III) BAB III-Yulianda Melysa.pdf - Published Version Download (355kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) BAB V - Daftar Pustaka_ Yulianda Melysa.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT-Yulianda Melysa.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh telah terjadinya sebuah kasus pemberhentian terhadap Wali Nagari Kinari Kabupaten Solok yang dilakukan oleh Bupati Solok pada tahun 2020 yang disebabkan karena diduga telah melanggar Larangan Desa, berupa tindakan Asusila. Akan tetapi, pemberhentian tersebut tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah; Pertama, Korelasi aturan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 11/G/2020/ PTUN.PDG, Kedua, Pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN. PDG, Ketiga, tinjauan Siyasah Idariyah terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kabupaten Solok. Penelitian ini adalah penelitian berjenis Kualitatif dengan metode penelitian hukum Normatif, Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; Pertama, Pemilihan Wali Nagari berdasarkan Peraturan Pemerintahan Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2017 dilaksanakan melalui musyawarah. Akan tetapi, dari tahun 2020 belum adanya pemilihan secara definitif serta Pemberhentian Yandrifa sebagai Wali Nagari Kinari tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kedua, Hakim dalam memutuskan perkara sengketa pemberhentian Wali Nagari Kinari Kabupaten Solok telah menerapkan Asas Kepastian Hukum dan Asas kemanfaatan. Ketiga, Kasus sengketa yang termuat dalam putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG termasuk kedalam pembahasan Siyasah Idariyah, hal tersebut dikarenakan putusan tersebut membahas tentang Administrasi Negara. Siyasah idariyah mempunyai prinsip musyawarah, akan tetapi terkait dengan permasalahan ini di antara penggugat dan tergugat tidak terjadi musyawarah dengan benar, sehingga diselesaikan oleh kewenangan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Actions (login required)

View Item