Penyelesaian Sengketa Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan No.14/G/2022/PTUN.PDG) Perspektif Siyasah Qadha'iyyah

Aceh, Suryaningsih Syah Putri (2024) Penyelesaian Sengketa Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan No.14/G/2022/PTUN.PDG) Perspektif Siyasah Qadha'iyyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) COVER.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (728kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (520kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB V-DAPUS.pdf - Published Version Download (679kB)
	Text (FULL TEXT) Suryaningsih Syah Putri Aceh- 2013030016 (Skripsi Full Teks).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.PDG) Perspektif Siyasah Qadha’iyyah” ditulis oleh Suryaningsih Syah Putri Aceh NIM 2013030016. Prodi Hukum Tatanegara UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar sebagai pemegang kekuasaan di bidang pertanahan, mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah di atas tanah milik orang lain yang mengakibatkan pemilik asli tanah mengalami kerugian, sehingga pemilik dari tanah tersebut menggugat kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Sehingga dari masalah tersebut muncul pertanyaan peneliian yaitu 1) Bagaimana uraian kasus dari sengketa tersebut? 2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terhadap sengketa tersebut?, 3) Bagaimana analisis siyasah qadha’iyyah dalam memutus sengketa tersebut?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan, UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tatat Usaha Negara dan siyasah qadhaiyyah dari berbagai sumber. Setelah semua bahan terkumpul peneliti kemudian melakukan pengelompokan berdasarkan topik permasalahan yang telah diklasifikasikan untuk dikaji secara komprehensif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, sengketa hak atas tanah ini terjadi karena tergugat dalam mengeluarkan sertifikat hak milik tidak melakukan penyelidikan terhadap bidang tanah tentang penguasaaan fisik tanah sehingga pihak yang berkepentingan tidak mengetahui bahwa terhadap tanah yang dikuasainya telah dilakukan pengukuran dan diterbitkan sertifikat. Kedua, bahwa tergugat dalam menerbitkan objek gugatan terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga diwajibkan untuk mencabut objek gugatan tersebut. Ketiga, kasus sengketa dalam putusan ini termasuk ke dalam wilayah mazhalim dalam siyasah qadha’iyyah karena menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat. Kata Kunci : Sertifikat Hak Milik, Putusan Pengadilan, Siyasah Qadha’iyyah

Actions (login required)

View Item