Perlindungan Hukum terhadap Jamaah Haji Furoda di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah

Azhari, Jannatul (2024) Perlindungan Hukum terhadap Jamaah Haji Furoda di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi Jannatul Azhari 2013030073) COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I Jannatul Azhari 2013030073) BAB I .pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB III Jannatul Azhari 2013030073) BAB III.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka Jannatul Azhari 2013030073) BAB V.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (FULL TEXT Jannatul Azhari 2013030073) FULL SKRIPSI JANNATUL AZHARI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebanyak 46 jamaah haji Furoda dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi dan langsung dipulangkan ke Indonesia karena kedapatan tidak menggunakan visa haji. Jamaah haji diketahui ditipu oleh agen travel haji yang memberangkatkannya yaitu PT. Al-Fatih Travel yang ternyata bukan travel haji yang terdaftar dan tidak memiliki izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertanyaan penelitian pada skripsi ini, yaitu: a. Bagaimana regulasi penyelenggaraan haji di Indonesia?, b. Bagaimana penyelenggaraan Haji Furoda di Indonesia?, c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jamaah Haji Furoda di Indonesia?. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus. Kemudian, data yang digunakan ada dua, yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua PT. Zafa Tour Haji dan Umrah Wilayah Sumatera Barat dan data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah sebagai sumber utama data sekunder dan peraturan lain yang terkait, jurnal, artikel dan media online lainnya yang terkait seperti website www.dpr.go.id, liputan6, CNN Indonesia, Kementerian Agama,dan yang lainnya. Kesimpulan dalam penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu pertama, dalam pengaturan haji di Indonesia haji Furoda tidak memiliki aturan yang jelas hanya sekedar legalitas saja didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah. Kedua, dalam proses penyelenggaran haji Furoda pelanggaran terjadi karena adanya celah-celah dalam pengaturan haji Furoda yang ditetapkan oleh penyelenggara Haji Furoda. Ketiga, pada dasarnya perlindungan hukum terhadap jamaah haji Furoda telah diberikan dalam bentuk Preventif dan Represif. Namun, perlindungan tersebut belum optimal diberikan oleh negara.

Actions (login required)

View Item