Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Syarat Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2024

Fauzan, Muhammad (2024) Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Syarat Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2024. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) COVER.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (312kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (383kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (Full Text) Skripsi Muhammad Fauzan (2013030005) Full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pengajuan permohonan pengujian terkait syarat batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Pertama, mengeksplorasi perkembangan anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 dalam kaitannya sebagai penafsir konstitusi. Kedua, menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan cara mendapatkan data, sumber data, dan pendekatan yang digunakan, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: Pertama, perkembangan anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 telah terjadi inkonsistensi dalam putusan tersebut. Inkonsistensi MK terlihat dalam Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023, dimana MK yang seharusnya menjadi lembaga negative legislator berubah menjadi lembaga positive legislator, karena adanya pembuatan norma baru dalam putusannya. Sehingga MK tidak konsisten dalam memutus perkara dengan subtansi yang sama. Kedua, Putusan MK terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024, khususnya Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 memiliki dampak terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena MK tidak lagi menerapkan mekanisme check and balances. Penurunan demokrasi juga terlihat dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dimana putusan tidak diambil berdasarkan suara terbanyak dari Hakim Konstitusi. Implikasi penelitian ini, MK seharusnya independen dan memperhatikan check and balances untuk menghindari kebingungan di tengah-tengah masyarakat dan menjaga demokrasi di Indonesia, serta DPR sebagai legislator lebih memperhatikan keadilan dalam membuat peraturan yang baik.

Actions (login required)

View Item