Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Perspektif As-Sulthah At-Tasyri'iyyah

Furqan, Muhammad (2024) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Perspektif As-Sulthah At-Tasyri'iyyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (BAB I) Muhammad Furqan 2013030004 BAB 1.pdf - Published Version Download (657kB)
	Text (BAB III) Muhammad Furqan 2013030004 BAB 3.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V) Muhammad Furqan 2013030004 BAB 5.pdf - Published Version Download (594kB)
	Text (Fulltext) Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh penyampaian aspirasi masyarakat yang tidak diproses oleh Badan Permusyawaratan Nagari sebagai lembaga legislatif nagari, padahal tujuan dibentuknya Bamus adalah sebagai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Pemusyawaratan Nagari? Kedua, Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Pemusyawaratan Nagari di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih? Ketiga, bagaimana pandangan As-Sultah At-Tasyri’iyyah terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih? Untuk menjawab permasalahan dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif nagari yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 belum efektif dilaksanakan, Bamus kurang mewadahi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di nagari. Kedua, dalam pelaksanaan fungsi bamus sebagai lembaga legislatif nagari ada beberapa kendala yang dihadapi oleh badan permusyawaratan nagari seperti: pendanaan lembaga yang tidak tersedia, kebiasaan masyarakat di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih yang menyampaikan aspirasi di musyawarah kaumnya sendiri, anggota Bamus yang kurang memahami fungsinya sebagai lembaga nagari, kurangnya dukungan dari pemimpin kaum dan Sumber Daya Manusia yang lemah dari segi pendidikan anggota Bamus. Ketiga, fungsi Badan Permusyawaratan Nagari merupakan sebagai membuat aturan hukum, menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif, hal ini memiliki persamaan dengan unsur-unsur As-Sultah At-Tasyri’iyyah dalam pemerintahan Islam yaitu pemerintahan yang berkuasa sebagai pembuat Undang-Undang, dan dalam merancang dan membuat aturan hukum dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam membuat peraturan, masyarakat juga sebagai objek yang akan menjalankan hukum dan isi peraturan hukum yang dibuat harus sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Actions (login required)

View Item