TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT BAGI ORANG YANG MEMBATALKAN PEMINANGAN (Studi Kasus Di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)

YALFITRA, YALFITRA (2018) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT BAGI ORANG YANG MEMBATALKAN PEMINANGAN (Studi Kasus Di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok). Skripsi thesis, Fakultas Syariah.

[img] Text (Cover persetujuan Pembimbing, Abstrack)
1. COVER, PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN ABSRAK.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Text (BAB I)
4. BAB 1.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Text (BAB II)
5. BAB II.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text (BAB III)
6. BAB III.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Text (BAB IV)
7. BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text (BAB V)
8. BAB V.pdf - Published Version

Download (974kB)
[img] Text (Skripsi Lengkap Yalfitra)
Skripis Lengkap YAL.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (10MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Bagi Orang yang Membatalkan Peminangan” (Studi Kasus di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok )” oleh YALFITRA, NIM. 1313010185, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Imam Bonjol Padang tahun 2018. Latar belakang dalam skripsi ini ialah adanya aturan sanksi adat bagi orang yang melakukan pembatalan peminangan di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjuang Nan IV. Sementara, berdasarkan hukum Islam dalam al-Qur’an dan hadits tidak ada diatur mengenai sanksi bagi orang yang membatalkan peminangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Kapan sejarah aturan sanksi denda diberlakukan terhadap orang yang melakukan pembatalan peminangan? (2) Apa yang melatarbelakangi dibuat aturan sanksi adat bagi orang yang membatalkan peminangan? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi adat bagi orang yang melakukan pembatalan peminangan? Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan aturan sanksi adat terhadap orang yang membatalkan peminangan. Hasil dari penelitian tersebut, (1) bahwa sejarah aturan sanksi denda ini sudah berlaku sejak lama sekitar lebih dari 70 tahun secara turun-temurun dan telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, (2) Yang melatarbelakangi sebelum adanya aturan sanksi adat bagi para pihak yang membatalkan peminangan mereka dengan mudah untuk membatalkan peminangannya. Oleh karena itu ninik mamak, alim ulama dan tokoh masyarakat membuat suatu aturan jika terjadi pembatalan peminangan maka para pihak yang membatalkannya diberikan sanksi, dengan tujuan agar mereka merasa jera dan tidak mudah lagi membatalkannya demi kemaslahatan bersama, (3) Menurut hukum Islam sanksi adat bagi orang yang membatalkan peminangan di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok termasuk al-‘Urf yang shahih karena secara normatif tidak bertentangan dengan nash serta memenuhi syarat-syarat ‘urf yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. ABSTRACT This thesis titled “The Observation of Islamic Law Towards Tradition’s Sanction for People Who Revoke Proposal Submitted” ( Case Study in JorongTeluk Anjalai Kenagarian Simpang Tanjung Nan IV Danau Kembar Subdistrict Solok Regency )” by YALFITRA, Register Number. 1313010185, law islamic family major UIN Imam Bonjol Padang year 2018. Background of this thesis is there are some rule for the people that do an avoid proposal submitted in Jorong Teluk Anjalai Kenagarian Simpang Tanjuang Nan IV. Meanwhile, based on Islamic law in the Qur'an and hadith there is no regulation on sanctions for people who cancel the proposal submitted. There are problem formulation in this research, it conclude : 1. When was the history of sanction rule with fine is obtain to the people that do proposal submitted cancelled. 2. what are the background that made obtain of tradition sanction to the people that do proposal submitted cancelled. 3. How is the observation of islamic law towards tradition sanction for the people that do the proposal submitted cancelled. The kind of the research that use in write this thesis is field research, which is this research do by direct method to the research object area, the aim by it process is to get the data that related to sanction rule traditions toward the people who cancel the proposal submitted. The result of this research are : 1. The history of this penalty sanction rule has been in effect for a long time of more than 70 years inherited and has been ingrained in life. 2. The underlying before this rule sanction tradition for everyside that cancel proposal submitted easily. That is why ninik mamak, mufti, and prominent figure establish a rule if proposal submitted is happen. So, everyside that have to do it giving a sanction, it purpose to feel wary and not easy to cancel it for all ours goodness. 3. According to Islamic law, customary sanction for people who cancel the proposal in jorong bay Anjalai nan IV subdistrict of twin lake solok district including al-‘urf shahih because normatively not contradict nash and fulfill requirement ‘urf which can be made hujjah in establish the law.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Users 19 not found.
Date Deposited: 08 May 2018 06:58
Last Modified: 09 May 2018 08:11
URI: http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/2177

Actions (login required)

View Item View Item