Fadhli, Ashabul (2024) PENDAMPINGAN INSTITUSI DI LUAR PENGADILAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DISPENSASI KAWIN. Doctoral thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
Text
1. Ashabul Fadhli-2120100006-BAGIAN DEPAN.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB I)
2. BAB I.pdf - Published Version Download (4MB) |
|
Text (BAB III)
3. BAB III.pdf - Published Version Download (768kB) |
|
Text (BAB VII)
4. BAB VII - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (981kB) |
|
Text
5. Ashabul Fadhli-2120100006-FILE FULL TEXT.pdf Download (5MB) |
Abstract
Perkawinan yang terjadi karena tidak cukup usia berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak sejalan dengan tujuan dan asas perlindungan anak. Namun, apabila terdapat keinginan untuk menyegerakan perkawinan sementara anak tidak cukup usia, maka Negara mengatur bahwa perkawinan tersebut harus dilatarbelakangi oleh alasan yang sangat mendesak. Untuk membuktikan hal itu, melalui Pasal 15 poin (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama dapat melibatkan institusi di luar pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara guna memastikan kesiapan anak untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor, praktek dan implikasi dilakukannya pendampingan terhadap proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin oleh institusi di luar pengadilan sehubungan dengan kepentingan terbaik anak. Beranjak dari penelitian lapangan (field research), pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dianalisis berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Informasi atau data penelitian diperoleh secara langsung dari Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi dan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa; Pertama, terwujudnya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya faktor eksternal dan internal. Kesadaran sosial sebagai bagian dari faktor internal, diyakini sebagai faktor penentu terwujudnya pendampingan yang responsif, integratif dan adaptif. Kedua, praktek pendampingan merupakan inisiasi lokal dengan bentuk layanan pendampingan berupa kemanfaatan pengetahuan pada aspek psikologis, hukum perkawinan dan keagamaan. Ketiga, upaya pendampingan yang dilakukan oleh institusi di luar pengadilan telah memberikan pengaruh signifikan terhadap aspek perlindungan anak di Kota Bukittinggi pada multi aspek. Seyogyanya, temuan-temuan di atas dinilai relevan apabila disandingkan dengan gagasan maqasid syariah Jaseer Auda dalam pendekatan sistem tentang pengembangan development dan rights yang bermuara pada asas dan tujuan perlindungan anak. Kata Kunci: Pendampingan, Institusi di luar pengadilan, proses pemeriksaan perkara, dispensasi kawin
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | Agama Islam > Fiqih (Hukum Islam) > Hukum Pengadilan Islam |
Divisions: | Program Pascasarjana |
Depositing User: | Pusat Riset Pascasarjana |
Date Deposited: | 16 May 2024 07:55 |
Last Modified: | 16 May 2024 07:55 |
URI: | http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/20903 |
Actions (login required)
View Item |