Pengkatan dan pemberhentian perangkat desa menurut perda no.12 tahun 2017 perspektif siyasah dusturiyah studi kasu desa kebun tinggi kecamatan kampar kiri hulu. Kabupaten kampar

Madiko, Randes (2024) Pengkatan dan pemberhentian perangkat desa menurut perda no.12 tahun 2017 perspektif siyasah dusturiyah studi kasu desa kebun tinggi kecamatan kampar kiri hulu. Kabupaten kampar. Skripsi thesis, UIN Imam bonjol padang.

	Text (Cover Daftar isi) RANDES MADIKO 1913030121 Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) RANDES MADIKO 1913030121 BAB I.pdf - Published Version Download (701kB)
	Text (BAB 3) RANDES MADIKO 1913030121 BAB III.pdf - Published Version Download (876kB)
	Text (BAB 5) RANDES MADIKO 1913030121 BAB V Dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (629kB)
	Text (Full teks) RANDES MADIKO 1913030121 FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Untuk mengetahui pelaksanaan PERDA NO 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa di Desa kebun tinggi Kabupaten Kampar Kecamatan Kampar kiri Hulu, Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PERDA NO 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa kebun tinggi kabupaten Kampar kecamatan Kampar kiri hulu,Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap pelaksanaan PERDA NO 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kebun tinggi Kabupaten Kampar Kecamatan kiri Kampar. Pada prinsipnya, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan atas suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah tertentu. Pada kesempatan ini penulis akan memfokuskan penelitian yang mengarah dalam bidang hukum tata Negara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelskan pada bab sebelumnya tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata ,Pengangkatan Dan Pemberhentian perangkat desa Persfektif siyasah dusturiyah dapat diambil kesimpulan : Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara ,Pengangkatan Dan Pemberhentian perangkat desa di desa kebun tinggi belum efektif untuk untuk diberlakukan karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemeritah kabupaten kampar terkait pemberlakuan perda dan tidak adanya pelatihan dan pemberitauan yang dilakukan oleh pemrintah desa terait peraturan daerah nomor 12 tahun 2017. Adapun faktor yang menjadi pendukung pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian perangkat desa yaitu : sarana dan anggaran. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu : Minimnya sosialisasi dan tidak adanya aparat, dan Tidak ada pelatihan atau workshop. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara ,Pengangkatan Dan Pemberhentian perangkat desa di desa kebun tinggi sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah yaitu : prinsip keadilan, prinsip bijaksana, prinsip moral, dan prinsip kepastian hukum. Meskipun pemberhentian wali nagari merupakan wewenag dari bupati, namun ada beberapa prinsip yang harus di perhatikan demi tercapainya tujuan dalam dusturiyah.

Actions (login required)

View Item