Title: BAB IV
Author: arian
Last saved by: TOSHIBA
Company: in

BAB V
PENUTUP

A.	Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap persoalan pengangkatan anak pada Pengadilan Muara Labuh dapat disimpulkan: 
1.	Dasar hukum Pengadilan Agama Muara Labuh menyidangkan perkara pengangkatan anak dengan nomor register 33/Pdt.P/2011/PA.ML berdasarkan “penjelasan” Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa “Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”. Hal ini jelas menyalahi aturan yang ada karena hanya pasal-pasal dalam batang tubuh yang dapat dijadikan dasar hukum, sedangkan “penjelasan” pasal hanya memberikan tafsiran resmi pada pasal-pasal tersebut yang tidak dapat berisi suatu rumusan norma baru atau memperluas/mempersempit/menambah norma yang terkandung dalam pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.
2.	Pengangkatan anak yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Muara Labuh dengan nomor register 33/Pdt.P/2011/PA.ML secara yuridis formal dipandang tidak sah, karena wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hanya di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) waqaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syari’ah. Sehingga pengangkatan anak tersebut harus diulang kembali oleh pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri. 
B.	Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, dalam hal ini perlu disarankan kepada:  
1.	Pemerintah yang berwenang membuat undang-undang agar dapat merevisi Pasal 49 batang tubuh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan menambahkan “Pengangkatan Anak” bagi umat Islam sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama di samping kewenangan di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) waqaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syari’ah. 
2.	Pemerintah yang berwenang membuat undang-undang agar dapat mensinkronkan antara Pasal 49 batang tubuh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan penjelasan pasal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3.	Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh agar dapat mencermati lebih lanjut mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama terutama dalam hal pengangkatan anak sehingga tidak menyidangkan perkara yang sesungguhnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
4.	Para Hakim agar dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tidak hanya di bidang hukum Islam, akan tetapi juga di bidang hukum umum dengan jalan mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi negeri.

105