Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Pengadilan Negeri Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Zulhendra, Joni (2024) Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Pengadilan Negeri Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Doctoral thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (783kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (719kB)
	Text (Full Text) Full Text Disertasi.pdf - Published Version Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dimotivasi oleh fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, terhadap adanya bentuk alat bukti saksi mahkota di Pengadilan Negeri. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 saksi mahkota merupakan saksi yang berasal atau yang di ambil dari salah satu orang tersangka ataupun terdakwa lainnya yang secara bersamaan di ketahui melakukan tindakan pidana. Dalam praktek perkara pidana di Indonesia, saksi mahkota dapat dijadikan sebagai saksi antara yang satu dengan yang lainnya, namun saksi mahkota dalam hukum Islam belum diketahui kedudukan hukumnya. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam putusan Pengadilan Negeri di Indonesia, bagaimana putusan hakim menggunakan saksi mahkota, apa pertimbangan hukum hakim menggunakan saksi mahkota, bagaimana objektivitas saksi mahkota dalam mempengaruhi hakim dalam putusan dan bagaimana kedudukan adil saksi mahkota dalam memberikan keterangan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan lapangan (field research) sebagai data pendukung. Sumber data berupa putusan pengadilan, buku-buku, artikel dari situs internet dan wawancara sebagai data pendukung penelitian dan analisis data menggunakan deskriptis analisis. Hasil penelitian ini bahwa, Pertama berdasarkan uraian putusan hakim dalam perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Di Indonesia, bahwa saksi mahkota dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan cara pemisahan berkas perkara pidana (splitsing). Kedua pertimbangan hukum hakim menggunakan saksi mahkota, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk diberikan sanksi pidana. Ketiga objektivitas saksi mahkota dalam mempengaruhi hakim dalam putusan pengadilan, hakim dengan sungguh sungguh memperhatikan kesopanan dalam persidangan, kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Jika menemukan dua orang saksi mahkota yang bertentangan, maka yang paling banyak mendukung saksi mahkota dengan alat bukti lain, maka dia lah yang paling mendekati kebenaran. Keempat kedudukan adil saksi mahkota dalam memberikan keterangan, tentunya syarat adil saksi mahkota tidak terpenuhi dalam perspektif hukum Islam, akan tetapi dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri keterangan saksi mahkota sangat dibutuhkan dan dibolehkan. Hasil temuan penulis dalam penelitian ini bahwa penggunaan saksi mahkota yang tidak boleh pada awalnya, menjadi boleh berdasarkan indikasi urgensi penegakan kebenaran dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pasca kesaksian saksi mahkota. Pada akhirnya kesaksian saksi mahkota dalam perannya menegakkan kebenaran menunjukkan telah terlaksananya tujuan hukuman, yaitu menjerakan, mencegah dan mendidik masyarakat.

Actions (login required)

View Item