Pelaksanaan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / HUK / 2013 Tentang Ketentuan Penerima Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Ampingparak Timur, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan Regulasinya dengan Siyasah Dusturiyah"

Gusmanto, Hendra (2024) Pelaksanaan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / HUK / 2013 Tentang Ketentuan Penerima Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Ampingparak Timur, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan Regulasinya dengan Siyasah Dusturiyah". Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (705kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (783kB)
	Text (BAB V- Daftar Pustaka) BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (863kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi, adanya gejala-gejala permasalahan tersebut antara lain: (1) Masih adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan, sehingga masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan. (2) Masih adanya pembuatan surat keterangan tidak mampu terhadap masyarakat yang mampu di Nagari Ampingparak Timur. Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), penelitian yang dilakukan terhadap suatu peristiwa pelaksanaan penerima surat keterangan tidak mampu. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang sedang diteliti melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pada penelitian di Nagari Ampingparak Timur ini lebih menekankan pada data yang diperoleh dari subyek penelitian. Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Data pada penelitian hukum sosiologis diperuntukan untuk dipenuhi dalam sebuah penelitian, karena data sangat berperan penting dalam mengambil dan melihat bagaimana pelaksanaan penerima surat keterangan tidak mampu di Nagari Ampingparak Timur. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan penerima surat keterangan tidak mampu di Nagari Ampingparak Timur sesuai dengan kriteria miskin yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial, meskipun kriteria itu tidak semua terpenuhi secara keseluruhan. (2) Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap penerima surat keterangan tidak mampu di Nagari Ampingparak Timur kurang sesuai dengan prinsip Siyasah Dusturiyah karena dalam pemberian surat keterangan tidak mampu di Nagari Ampingparak Timur Pemerintah Nagari kurang menerapkan prinsip keadilan yang akan merugikan pihak mana pun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Implikasi pelaksanaan penerima surat keterangan tidak mampu di Nagari Ampingparak Timur kepada masyarakat dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Kata Kunci: Keputusan Menteri Sosial, Surat Keterangan Tidak Mampu,Pemerintah Nagari, Siyasah Dusturiyah

Actions (login required)

View Item