Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU/XX/2022 Tentang Syarat Calon Kepala Daerah Mantan Terpidana

Gibrar, Gibrar (2024) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU/XX/2022 Tentang Syarat Calon Kepala Daerah Mantan Terpidana. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover dll) COVER DAN LAIN2.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB 5 DAN DAPUS.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Fulltext) Skripsi Gibrar.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU/XX/2022 mengenai syarat calon kepala daerah mantan terpidana dipicu oleh gugatan judicial review yang diajukan oleh Hardizal, menentang ketentuan yang membatasi hak calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana. Gugatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa aturan tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan demokrasi. MK melakukan uji materi terhadap ketentuan tersebut, mengambil keputusan berdasarkan interpretasi konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. Kedua, Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi melakukan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan demokrasi. Hakim menyatakan bahwa pembatasan hak calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana tidak sejalan dengan prinsip persamaan hak dan kesempatan partisipasi dalam pemerintahan, yang merupakan esensi demokrasi. Keputusan tersebut juga mencerminkan perhatian hakim terhadap perlindungan hak politik dan hak memilih warga negara, menegaskan bahwa keterlibatan dalam proses demokratis tidak boleh terancam oleh pembatasan yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi. Ketiga,Putusan MK Nomor 2/PUU/XX/2022 yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, membawa dampak signifikan terkait hak calon kepala daerah mantan terpidana. MK menegaskan pentingnya persyaratan bagi calon kepala daerah demi mewujudkan demokrasi yang esensial, sambil menekankan bahwa persyaratan tersebut harus dipertimbangkan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan. Kata Kunci: Calon Terpidana, Cacat Keadilan.

Actions (login required)

View Item