Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal di Taming Batahan

Pratama, Riki Arya (2024) Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal di Taming Batahan. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (411kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (488kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (359kB)
	Text (Fulltext) Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang kaya akan potensi sumber daya mineral. Namun sumber daya mineral ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk melakukan penambangan ilegal guna memperkaya diri sendiri. Pertambangan ini dilakukan tanpa izin dari PEMDA dan masyarakat adat tetapi sudah mendapat persetujuan dari pemilik lahan. Pertambangan ini dilakukan tanpa adanya protokol pemberdayaan lingkungan sehingga menyebabkan rusaknya ekologi seperti banjir bandang, rusaknya ekosistem sungai air keruh, rusak fisik sungai, hingga pencemaran dzat berbahaya disekitar aktivitas tambang. Hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan beberapa kali aksi desak Bupati Pasaman Barat untuk memberikan kebijakan terhadap permasalahan tambang emas di Taming Batahan Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tindakan pemerintah daerah, respon masyarakat dan implementasi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait dengan praktek pertambangan ilegal yang terjadi di Ranah Batahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, sehingga peneliti langsung turun ke lapangan (field research) mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan sudut pandang fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan kegiatan pertambangan ilegal di Taming Batahan. Respon masyarakat Taming Batahan akibat tidak adanya tindakan dari pemerintah daerah yaitu melakukan demonstrasi menuntut tindakan pemerintah daerah terkait dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan ilegal tehadap lingkungan hidup masyarakat di Taming Batahan. Tidak adanya implementasi Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait izin pertambangan sehingga maraknya terjadi pertambangan ilegal.

Actions (login required)

View Item