Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Kantor Kecamatan Danau Kerinci Barat)

Almubarak, Ahmad Zakki (2024) Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Kantor Kecamatan Danau Kerinci Barat). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (5MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (339kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (352kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (476kB)
	Text (Fulltext) Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip good governance di tingkat pemerintahan daerah yaitu tepatnya di Kantor Kecamatan Danau Kerinci Barat. Pelayanan publik yang berkualitas sangat penting untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Konsep mashlahah mursalah dari perspektif hukum Islam juga diterapkan dalam pelayanan publik, yang menekankan pada kepentingan umum masyarakat. Temuan awal menunjukkan bahwa ada kekurangan informasi dan ketidaksiapan pelayanan publik di kantor tersebut yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian ini membahas tiga prinsip penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan pada temuan awal peneliti, diantaranya: akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Danau Kerinci Barat berdasarkan perspektif mashlahah mursalah. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sehingga peneliti langsung turun ke lapangan (field research) untuk mengumpulkan fakta-fakta empiris terkait penerapan prinsip-prinsip good governance di kantor Kecamatan Danau Kerinci Barat disertai dengan perspektif mashlahah mursalah. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam hal penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik, serta diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu pemerintahan, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah, penelitian ini juga sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Camat menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam bentuk tanggung jawab pegawai dan pengawasan atasan sudah baik tetapi masih ada kekurangan dalam tanggung jawab pegawai menurut Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Dalam hal Keterbukaan informasi, masyarakat merasa sulit untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal partisipasi, Kantor Kecamatan Danau Kerinci Barat terbuka untuk kritik dan saran, tetapi tidak ada media atau platform yang tersedia untuk menerima kritik dan saran tersebut. Kantor Kecamatan Danau Kerinci Barat belum menunjukkan adanya penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik, dan kekurangan ini tentunya tidak sesuai dengan mashlahah mursalah yang mengedepankan kemaslahatan secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item