Penerapan Prinsip Good Governance pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang Perspektif Siyasah Syariyyah

Ikhsan, Moh Fah (2023) Penerapan Prinsip Good Governance pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang Perspektif Siyasah Syariyyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover dll) Cover Mof Fah Ikhsan, 1813030089.pdf - Published Version Download (781kB)
	Text (Bab I) Bab 1 Moh Fah Ikhsan.pdf - Published Version Download (667kB)
	Text (Bab III) Bab 3 Moh Fah Ikhsan.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab V & Daftar Pustaka) Bab 5-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (648kB)
	Text (Fulltext) (final) Moh Fah Ikhsan.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh faktor mal pelayan publik (MPP) yang ada di Kota Padang ini merupakan Mal Pelayanan Publik pertama di Sumatra Barat dan menjadi nomor sepuluh MPP percontohan di Indonesia, namun kenyataannya sekarang Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang tidak menjadi pelopor percontohan bagi Mal Pelayanan Publik dikota lainnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti menilai bahwa terdapat faktor-faktor penghambat Mal Pelayanan Publik dalam menerapkan prinsip Good Governance, beberapa prinsip utama yang melandasi Good Governance yaitu prinsip Akuntabilitas, Prinsip Partisipasi, Prinsip Transparansi, Prinsip Pelayanan Prima, Prinsip Profesionalisme dan Prinsip Supermasi hukum. Pertanyaan penelitian ada 2, yang pertama yaitu bagaiamana penerapan prinsip good governance dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang?, kedua yaitu bagaiamana tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap penerapan prinsip good governance di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang?. Untuk menjawab penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (Hukum Empiris). Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa prinsip good governance yang tidak berjalan dengan optimal seperti yang pertama yaitu prinsip akuntabilitasnya dimana aplikasi yang digunanakan tidak efektif, kedua prinsip partisipasi masyarakat dimana sangat minim sekali masyarakat diajak untuk berdiskusi terkait keputusan-keputusan yang melibatkan masyarakat, ketiga prinsip layanan prima yaitu layanan yang diterima oleh masyarakat tidak efesiensi dan efektif, sehingga mengakibatkan Mal Pelayanan Publik ini tidak dapat beroperasional dengan baik yang mengakibatkan ketertinggalan dari Mal Pelayanan Publik yang ada dikota lainnya.

Actions (login required)

View Item