Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok terhadap Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT Tirta Investama (Aqua) Perspektif Hukum Islam

Ananda, Silvia (2024) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok terhadap Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT Tirta Investama (Aqua) Perspektif Hukum Islam. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) Silvia Ananda, NIM 1913030127, Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Silvia Ananda, NIM 1913030127, BAB I.pdf - Published Version Download (698kB)
	Text (BAB III) Silvia Ananda, NIM 1913030127, BAB III.pdf - Published Version Download (691kB)
	Text (BAB V) Silvia Ananda, NIM 1913030127, BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (654kB)
	Text (FULL TEXT) Silvia Ananda, NIM 1913030127, Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitiannya adalah apakah pemerintah daerah berwenang untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan PT Tirta Investama (aqua)?, Bagaimana penyelesaian perselisihan karyawan PT Tirta Investama (Aqua) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)?, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran pemerintah daerah terhadap penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan PT Tirta Investama (Aqua)?. untuk mejawab permasalan tersebut dilakukan penelitian empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut, Pertama, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian perselisihan mempunyai kewenangan sebagai pemberi fasilitas dengan cara memanggil kembali para pihak untuk didamaikan. Pemerintah juga berwenang untuk memberikan edukasi kepada pihak melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian. Kedua, bentuk atau proses yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan cara mediasi atau musyawarah yaitu dengan dipanggil langsung kedua belah pihak ke kantor Dinas Tenaga Kerja untuk didakmaikan. Bila mediasi mencapai kesepakatan maka dibuatkan perjanjian bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. .Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap peran pemerintah daerah kabupaten solok terhadap penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan PT Tirta Investama (Aqua) merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut hukum Islam, Pemerintah berperan dalam pengaturan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan baik terhadap perusahaan maupun terhadap pekerja.

Actions (login required)

View Item