Penguasaan Tanah Masyarakat Oleh Pemerintah Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus Pembangunan Kantor DPRD Pasaman Barat)

Muliyana, Dira (2024) Penguasaan Tanah Masyarakat Oleh Pemerintah Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus Pembangunan Kantor DPRD Pasaman Barat). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover- Daftar isi) Dira Muliyana 1913030006 Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) Dira Muliyana 1913030006 BAB I.pdf - Published Version Download (778kB)
	Text (BAB III) Dira Muliyana 1913030006 BAB III.pdf - Published Version Download (773kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) Dira Muliyana 1913030006 BAB V Dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (653kB)
	Text (FULL TEXT) Dira Muliyana 1913030006 FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berdirinya kantor DPRD Pasaman Barat yang digugat sebagai tanah milik masyarakat (Sapirudin). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap penguasaan tanah masyarakat oleh pemerintah studi kasus bangunan kantor DPRD Pasaman Barat? Adapun pertanyaan penelitian pada Skripsi ini adalah bagaimana analisis kasus sengketa tanah DPRD Pasaman Barat dengan warganya? dan pandangan fiqh siyasah terhadap penguasaan tanah masyarakat oleh pemerintah terhadap hal tersebut? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian: Pertama kasus ini bermula dari gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 21 November 2022 dengan tergugat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasaman Barat, penggugat (Sapiruddin) berstatus pemilik tanah seluas kurang lebih 6 hektar dengan bukti surat hibah. Sejak dihibahkan penggugat tidak pernah memperjual belikan tanah kepada pihak siapapun, tapi kenyataannya tanah penggugat itu sudah dikuasai dan dibangun Gedung DPRD Pasaman Barat tanpa mendapat ganti rugi apapun, luas tanah yang dikuasai pemerintah saat ini kurang lebih 3 hektar yang digugat masyarakat sebagai tanah miliknya. Kedua pandangan perspektif fiqh siyasah terhadap penguasaan tanah masyarakat oleh pemerintah jika dilihat dari teori Wilayah al-Mazhalim kewenangan Wilayah al-Mazhalim atau lembaga peradilan khusus tidak hanya menindaklanjuti perkara pidana korupsi. Melainkan juga menindaklanjuti tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya.

Actions (login required)

View Item