Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor; 39/Pid.B/LH/2023/PN Psb Tentang Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan (Mineral, Batu Bara), dan Gas Bumi

Sofhandi, Ahmad (2024) Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor; 39/Pid.B/LH/2023/PN Psb Tentang Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan (Mineral, Batu Bara), dan Gas Bumi. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (732kB)
	Text (Bab III) BAB III.pdf - Published Version Download (726kB)
	Text (Bab V dan Daftar Pustaka) Bab V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (711kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh putusan hakim pada pengadilan negeri Pasaman Barat yang membebaskan terdakwa yang ikut serta menyuruh melakukan tambang emas tanpa izin di Pasaman Barat . Rumusan Masalah dalam penelitian yaitu bagaimana analisis putusan pengadilan negeri nomor 39/Pid.B/LH/2023/PN Psb tentang kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batubara), minyak dan gas bumi. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian pada skripsi ini: Apa objek putusan pengadilan negeri Pasaman Barat nomor 39/Pid.B/LH/2023/PN Psb dan apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim, bagaimana putusan pengadilan negeri nomor 39/Pid.B/LH/2023/PN Psb dalam perspektif pembuktian dan bagaiaman putusan pengadilan negeri nomor 39/Pid.B/LH/2023/ PN Psb dalam implekasi putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan jenis penelitian kepustakaan ( Library Research). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini putusan hakim, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data adalah mencari data-data berupa peraturan perundang undangan, buku, artikel, skripsi, atau jurnal-jurnal hukum. Hasil Penelitian ini adalah: Pertama, bahwa hakim memutus bebas terdakwa dari segala tuntutan penuntut umum dengan dasar hukum pasal 191 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kedua, Bahwa keterangan saksi, surat dan petunjuk seharusnya dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga ketentuan pasal 183 KUHAP terpenuhi. Ketiga, hakim seharusnya memutus terdakwa dengan status terpidana karena, berdasarkan pembuktian sudah mencakup dua alat bukti. Kata Kunci: Putusan ; Pertimbangan hakim; Dasar hukum; Library Research.

Actions (login required)

View Item