Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Sarang Burung Walet Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Kasus di Kabupaten Dharmasraya)

Iyanto, Iyanto (2024) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Sarang Burung Walet Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Kasus di Kabupaten Dharmasraya). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover dll) COVER.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I) IYANTO 1913030139 BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab III) IYANTO 1913030139 BAB III.pdf - Published Version Download (799kB)
	Text (Bab V - daftar pustaka) IYANTO 1913030139 BAB V Dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (636kB)
	Text (Fulltext) IYANTO 1913030139.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh adanya peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2005 Tentang pajak sarang burung walet, apakah Perda No 11 Tahun 2005 sudah diimplementasikan di Kabupaten Dharmasraya kepada pengusaha sarang burung walet. Rumusan masalah di dalam skripsi ini terfokus pada pengimplementasian pemungutan pajak pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya, kemudian tata cara penagihan dan pembayaran pajak sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya, dan Analisis siyasah maliyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang pajak sarang burung walet. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, pengimplementasian perhitungan dan penetapan pajak sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya belum maksimal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2005 yang salah satunya terlihat pada Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dharmasraya dan para pengusaha yang tidak mendaftarkan izin usahanya kepada Pemerintah Daerah. Kedua, tata cara penagihan dilakukan dengan cara memberikan surat pemberitahuan kepada para wajib pajak dan tata cara pembayarannya para wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar pajak usahanya sendiri kepada PemerintahDaerah. Ketiga, pengenaan pajak bagi pengusaha sarang burung walet berdasarkan perspektif siyasah maliyah boleh dilakukan, karena pajak sarang burung walet berkontribusi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dharmasraya.

Actions (login required)

View Item