Sarianti, Susi (2024) Pelaksanaan Perda Nomor 4 Pasal 5 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Dan Wewenang Pemerintahan Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.
Text (Cover-Daftar Isi)
Cover- Daftar Isi.pdf - Published Version Download (2MB) |
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version Download (833kB) |
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf - Published Version Download (810kB) |
|
Text (Bab V-Dapus)
Bab V dan Daftar Pustakaa.pdf - Published Version Download (856kB) |
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) |
Abstract
Terdapatnya bantuan penanggulangan bencana yang tidak terdistribusi secara keseluruhan kepada masyarakat yang terkena musibah di Nagari Kajai. Dalam proses pembangunan hunian tetap ada sebagian rumah yang sudah di perbaiki ada juga dalam proses perbaikan namun ada juga yang belum sama sekali diberikan bantuan. Sementara di dalam perda terdapat kewajiban Pemerintah untuk mendistibusikan bantuan secara cepat, tepat, adil dan setara. Nagari Kajai merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tertuang dalam perda nomor 4 Pasal 5 tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan ini maka perlu dilakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimana Pelaksanaan Perda Nomor 4 Pasal 5 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Dan Wewenang Pemerintahan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Pasca Gempa Di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat. adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam hal ini adalah: 1). Bagaimana bentuk bantuan BPBD Pasaman Barat terhadap penanggulangan bencana? 2). Apa saja bentuk dari pemulihan dampak bencana gempa bumi di Nagari Kajai? 3) Bagaimana mekanisme dan pertanggungjawaban kerja BPBD Pasaman Barat terhadap bangunan rusak akibat gempa di Nagari Kajai? untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan jenis field research metode kualitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perangkat Nagari Kajai, masyarakat dan observasi di Kenagarian Kajai. Data sekunder diperoleh dari peraturan daerah, jurnal, artikel, buku-buku, dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: pertama, Pelaksanaan perda tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah Pasaman Barat dalam menanggulangi bencana di Nagari Kajai, dilakukan oleh BPBD Pasaman Barat. Sebagian perda dapat di implementasikan sesuai dengan tujuan dan sebagian yang lain tidak terlaksana disebabkan oleh faktor yang eksternal lainya BPBD. Kedua, Bantuan bencana sebagai wujud dari implementasi perda nomor 4 pasal 5 tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah Pasaman Barat yang terealisasi kepada masyarakat korban bencana disebabkan oleh: a). Pendataan korban bencana, b). Metode yang diterapkkan oleh BPBD yang menunjang realisasi pembangunan bantuan bencana. Metode yang dilakukan adalah metode mandiri, rembukman dan aplikator. Ketiga, di sisi lain bantuan yang belum terealisasi disebabkan oleh data yang tidak tersedia untuk menerima bantuan pembangunan pasca gempa. Atas dasar ini BPBD sebagai pelaksana perda tidak dapat merealisasikan bantuan bencana secara keseluruhan. Perda pemerintahan Pasaman barat sudah terlaksana sesuai prosedurnya, akan tetapi untuk memastikan pelaksanaaan secara utuh perlu transformasi pengetahuan tentang adminstrasi bantuan bencana. Kata kunci: Tanggung jawab, wewenang, Penanggulangan Bencana.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Tanggung jawab, wewenang, Penanggulangan Bencana. |
Subjects: | Agama Islam > Fiqih (Hukum Islam) > Hukum Ketatanegaraan Islam |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Ruang Baca Fakultas Syariah |
Date Deposited: | 26 Mar 2024 02:54 |
Last Modified: | 26 Mar 2024 02:54 |
URI: | http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/19071 |
Actions (login required)
View Item |