Relevansi Kewenangan Menteri Triumvirat dan Menkopolhukam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Perbandingannya dengan Fiqih Siyasah

Fadli, A'inil (2024) Relevansi Kewenangan Menteri Triumvirat dan Menkopolhukam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Perbandingannya dengan Fiqih Siyasah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) COVER - DAFTAR ISI A'inil Fadli (2013030008).pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (BAB I A'inil Fadli (2013030008)) BAB I A'inil Fadli (2013030008).pdf - Published Version Download (717kB)
	Text (BAB III A'inil Fadli (2013030008)) BAB III A'inil Fadli (2013030008).pdf - Published Version Download (686kB)
	Text (Bab V-Dapus) BAB V Daftar Pustaka-A'inil Fadli (2013030008).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Fulltext) A'inil Fadli-2013030008 (Skripsi Full Text).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (14MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kesan disharmonisasi hukum antara UUD 1945 Pasal 8 Ayat 3 dengan Pepres Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan Pasal 4 dan Pepres Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, mengenai kewenangan dan kedudukan Menteri Triumvirat (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan) dan Menkopolhukam. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah; Pertama, bagaimana pelaksanaan wewenang Menteri Triumvirat? Kedua, bagaimana relevansi kewenangan Menkopolhukam terhadap Menteri Triumvirat? Ketiga, bagaimana perbandingan konsep pengisian kekosongan jabatan kepemimpinan pada masa transisi di Indonesia dengan kepemimpinan perspektif Fiqih Siyasah? Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian normatif (legal research). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; Pertama, Pelaksanaan wewenang Menteri Triumvirat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 adalah sebagai Pejabat Sementara Presiden sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden baru oleh MPR dalam jangka waktu 30 hari. Kewenangan Menteri Triumvirat tidak bersifat absolut, melainkan hanya boleh menjalankan kebijakan yang diatur oleh Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya. Menteri Triumvirat melaksaksanakan model kepemimpinan kolektif, namun belum ada aturan yang rinci mengenai mekanisme pelaksanaan kepemimpinan secara bersama. Kedua, Kewenangan Menkopolhukam terhadap Menteri Triumvirat tidak relevan difungsikan ketika Menteri Triumvirat berkedudukan sebagai Pejabat Sementara Presiden. Namun dalam status a quo Menkopolhukam memiliki fungsi koordinasi dan singkronisasi terhadap Menteri Triumvirat. Oleh karena itu, terdapat disharmonisasi hukum dalam pelaksanaan kewenangan dari Menkopolhukam dan Menteri Triumvirat. Ketiga, Perbandingan Konsep Pengisian Kekosongan Jabatan Kepemimpinan pada masa transisi di Indonesia dengan kepemimpinan perspektif fiqih siyasah, yaitu jika dibandingkan dengan pemberian jabatan Pejabat Sementara Presiden kepada Menteri Triumvirat maka ini tidak relevan, karena dalam Daulah Islamiyah jabatan ini diberikan kepada satu Perdana Menteri. Kemudian jika dibandingkan dengan pengaturan pemerintahan secara bersama, maka dalam prinsip fiqih siyasah dapat digunakan prinsip musyawarah, yang prakteknya dalam ketatanegaraan Islam yaitu dengan adanya suatu majelis Syura, dan dewan pemilih.

Actions (login required)

View Item