Implementasi Keterwakilan Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028

Haryadi, Muhammad Iqbal (2024) Implementasi Keterwakilan Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Muhammad Iqbal Haryadi - Cover-Daftar Isi-1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) Muhammad Iqbal Haryadi - BAB I-1.pdf - Published Version Download (661kB)
	Text (BAB III) Muhammad Iqbal Haryadi - BAB III-1.pdf - Published Version Download (693kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) Muhammad Iqbal Haryadi - BAB V dan Daftar Pustaka-1.pdf - Published Version Download (510kB)
	Text (Full Text) Full Text - Muhammad Iqbal Haryadi-1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi karena tidak adanya keterwakilan perempuan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai amanat konstitusi. Dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028. Dengan pertanyaan penelitian 1). Bagaimana budaya hukum untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai anggota Badan Pengawas PemilihanUmum oleh masyarakat Sumatera Barat. ? 2). Apakah subtansi hukum 30% keterwakilan perempuan sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum bersifat memaksa dan mengikat. ? 3). Bagaimana sistem Rekrutmen calon Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2023-2028 di Provinsi Sumatera Barat untuk memperhatikan kuota perempuan 30%?. Metode penelitian Hukum Empiris pendekatan menggunakan Teori Friedman yaitu law enforcement untuk memperhatikan implementasi keterwakilan perempuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Dengan teknik analisis data yang diterapkan deskriptif analisis, yang menceritakan keadaan lapangan sesuai realita dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan 1). Budaya hukum masyarakat sudah sesuai Pasal 92 Ayat 11 Unadang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2). Terkait substansi hukum tidak adanya kata penegasan sementara substansi hukum itu bersifat memaksa dan mengikat, dan adanya Konotasi yang bersayap sehingga membuat substansi itu sendiri menjadi melemah, karena ada kata “Memperhatikan kuota perempuan 30 persen”. Namun dalam pelaksanannya belum efektif dan Akuntabel karena masih ada faktor yang mempengaruhi. 3). Terkait sistem rekrutmen Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggunakan sistem penjaringan dan penyaringan Calon Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum, disetiap penjaringan dan penyaringan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh calon Komisiner Badan Pengawas Pemilihan Umum, mulai dari CAT, tes kesehatan, tes pisikologi dan studi kelayakan yang ditentukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat. Kata Kunci : Implementasi, Bawaslu, Keterwakilan Perempuan

Actions (login required)

View Item