Pungutan, Pernikahan, KAN.

Syahmardan, Mardan (2023) Pungutan, Pernikahan, KAN. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARI'AH.

	Text (Cover) cover-1-3_merged.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (282kB)
	Text (BAB V) BAB V1.pdf - Published Version Download (252kB)
	Text (Skripsi full text) skrpsi full text (3).pdf - Published Version Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pungutan Biaya Prosesi Pernikahan OlehKerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura”. Disusun oleh : Syahmardan , NIM 1613040139, Mahasiswa program studi HukumTata Negara, fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pungutan biaya pernikahan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura kepada Calon Pengantin pria sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis tentang pungutan biaya nikah oleh KAN Inderapura?. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana bentuk praktik pungutan biaya nikah dan bagaimana analisis yuridis terhadap pungutan biaya nikah oleh KAN Iderapura?. Penelitian ini adalah penelitian hukumempiris. Adapun hasil penelitian ini adalah: pertama praktik pungutan biaya nikah oleh KAN Inderapura sebanyak sebesar Rp. 2000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang disetor pada orang tuo kaum. Kedua, pungutan biaya nikah ini tidak mempunyai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan,melainkan tradisi adat dengan sebutan kepeang pa nikah (uang untuk menikah). Secara hukum adat Minangkabau bahwa tradisi ini akan memberatkan anak/kemenakan untuk menikah, karena telah mematok harga dan mewajibkannya. Kemudian pengalokasian dana pungutan ini kepada Wali Nagari, Kepala Kampung dan Pegawai Pencatat sebagai penyelenggara negara termasuk tindak pidana pungutan liar yang telah diatur dalam KUHP jo UU Pemberantasan Tipikor. Dalam hukum pidana Islam tindakan pungutanliar ini tergolong kepada jarimah al-maksu yang akan diancam dengan sanksi ta’zir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Kata kunci: Pungutan, Pernikahan, KAN.

Actions (login required)

View Item