Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

Fahreza, M (2023) Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (Cover) M. Fahreza 1913030060 Cover Abstrak Pengesahan.pdf - Published Version Download (950kB)
	Text (Bab I) M. Fahreza 1913030060 Bab I.pdf - Published Version Download (799kB)
	Text (Bab III) M. Fahreza 1913030060 Bab III.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab V dan Daftar isi) M. Fahreza 1913030060 Bab V Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (652kB)
	Text (Full Text) M.Fahreza 1913030060 Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum dan tahapan pengujian Ketetapan MPR sebagai sumber hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia pada perspektif siyasah dusturiyah. Secara hukum MPR sudah tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan ketetapan, kerangka masalah ini dilihat dalam persepektif siyasah dusturiyah Penelitian ini bertujuan untuk menggali problem yang ditimbulkan dari masuk dan keluarnya Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini sangat penting dikarenakan akan terjadi kesimpang siuran penegakan hukum apabila status Ketetapan MPR berubah-ubah dalam sumber tata perundangan-undangan di Indonesia, serta perbandingannya dengan siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perputakaan (library research), mencari sebanyak-banyaknya literature yang mendukung, berhubungan, dan berkaitan dengan materi kajian. Hasil penelitian mengungkap bahwa kekuatan hukum ketetapan MPR sangat kuat sedangkan untuk tahapan pengujian tidak terlihat secara detail aspek-aspek yang diuji dan transparansi poses pengujiannya, sedangkan dalam perspektif siyasah dusturiyah pembuatan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Ahl Al-Hall Wal ‘Aqd, rumusan undang-undang tersebut bersumber dari Al-Qur’an, Hadist, Ijma’, Qiyas dan Adat yang keabsahannya tidak diragukan lagi. Kata Kunci: Ketetapan MPR, Sistem Perundang-undangan, Kedudukan MPR, Pengujian Ketetapan MPR, Siyasah Dusturiyah

Actions (login required)

View Item