Perlindungan Hukum terhadap Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Aksi Demonstrasi 11 April 2022 Di Kota Padang

Albergo, Deo (2023) Perlindungan Hukum terhadap Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Aksi Demonstrasi 11 April 2022 Di Kota Padang. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (Cover) Cover Deo Albergo.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I Deo Albergo.pdf - Published Version Download (309kB)
	Text (BAB 3) BAB 3 Deo Albergo.pdf - Published Version Download (385kB)
	Text (BAB 5) BAB 5 dan Daftar Pustaka Deo Albergo.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text (Full Text) Skirpsi Deo Albergo.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penulisan skripsi dilatar belakangi oleh adanya Demonstrasi tanggal 11 April 2022 di Kota Padang berlangsung ricuh karena adanya beberapa provokator. Hal ini berawal saat massa demonstran bersikeras ingin masuk ke dalam gedung DPRD dan menemui Ketua DPRD Supardi. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh di lapangan. Bagaimana bentuk penyampaian pendapat pada aksi demonstrasi 11 April 2022 di Kota Padang? Bagaimana perlindungan hukum terhadap aksi demonstrasi 11 April 2022 di Kota Padang? Dari penelitian ini dapat di simpulkan Pertama, Kemerdekaan menyampaikan pendapat dalam aksi demonstrasi 11 April 2022 di Kota Padang terbagi menjadi dua bentuk yaitu kemerdekaan dalam bentuk lisan dan kemerdekaan dalam bentuk tulisan berpedoman pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 pasal 1. Kedua Pelaksanaan perlindungan hukum dari pihak kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi 11 April 2022 di Kota Padang adalah melalui tiga tahapan yaitu pre-emtif, preventif, dan represif. Tahapan yang paling dominan adalah persuasif dan preventif atau dengan kata lain negosiasi, namun tahapan represif juga dilakukan saat para demonstran sudah melakukan tindakan yang mengarah pada melawan hukum. Polisi dalam penertiban massa bertanggung jawab atas pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku. Polisi harus mampu menanggulangi dan bertanggung jawab penuh melindungi demonstran dan melindungi kepentingan umum serta sampai pada tingkat penyelidikan, penyidikan, menerima laporan dari masyarakat dari masyarakat atas peristiwa/kejadian.

Actions (login required)

View Item