Pelaksanaan wewenang Badan permusyawaratan Nagari pada Pemerintahan Nagari Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan

Putra, Hutami Pratama (2023) Pelaksanaan wewenang Badan permusyawaratan Nagari pada Pemerintahan Nagari Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (Cover Hutami Pratama Putra) Cover Hutami.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I Hutami Pratama Putra.pdf - Published Version Download (324kB)
	Text (BAB III) BAB III Hutami Pratama Putra (1).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB V Hutami Pratama Putra.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (Full Text) Skripsi Hutami Pratama Putra.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi pelaksanaan wewenang badan permusyawaratan nagari yang kurang berperan dan belum tau tupoksi dari Bamus. Pertanyaan pada penelitian dalam skripsi ini ada dua, yakni: pertama, bagaimana pelaksanaan wewenang badan permusyawaratan nagari pada pemerintahan nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok selatan?. Kedua, apa faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan wewenang badan permusyawaratan nagari pada pemerintahan nagari sitapus kecamatan sangir batang hari kabupaten solok selatan?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode lapangan. Data primer yang didapat dari anggota Bamus dan masyarakat nagari sitapus. Data sekundernya adalah data yang didapat dari buku-buku terkait dengan masalah yang diteliti. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang diunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian meliputi Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Nagari Pada Pemerintahan Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan bahwa pelaksanaan wewenang Bamus di nagari Sitapus belum optimal dalam implementasi wewenangnya sebagai legislator dan tidak sesuai dengan aturan serta realita yang ada. Dalam proses pelaksanaan wewenang Bamus banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan wewenang Bamus seperti komunikasi, sumber daya, sarana dan prasarana yang kurang memadai, masyarakat yang awam akan peraturan dan disposisi. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan wewenang Bamus ialah kurannya kesadaran masyarakat, kualitas aparatur nagari dan Bamus yang belum optimal, kurangnya kualitas internal Badan Permusyawaratan nagari itu sendiri. Untuk itu peran pemerintahan nagari sangant dibutuhkan dalam menanggulangi hal tersebut, untuk meminimalisir hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Actions (login required)

View Item