PELAKSANAAN FUNGSI BAMUS NAGARI BERDASARKAN PERBUP LIMA PULUH KOTA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DI PEMERINTAH NAGARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH(Studi Kasus di Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh,Kabupaten Lima Puluh Kota)

Rahma, Sri Ayu (2023) PELAKSANAAN FUNGSI BAMUS NAGARI BERDASARKAN PERBUP LIMA PULUH KOTA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DI PEMERINTAH NAGARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH(Studi Kasus di Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh,Kabupaten Lima Puluh Kota). Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (Cover, Abstrak, Pengesahan) File Cover,Abstrak dan pengesahan.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (485kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (531kB)
	Text (BAB V) BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (454kB)
	Text (FULL TEXT) File Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul " Pelaksanaan Fungsi Bamus Nagari Berdasarkan Perbup Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum di Pemerintah Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota), Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi peran Bamus dalam membentuk Peraturan Nagari di Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota yang kurang efektif pelaksanaannya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan Fungsi Bamus Nagari Berdasarkan Perbup Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum di Pemerintah Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota). Pertanyaan penelitian pada skipsi ini, pertama: Bagaimana prosedur dan mekanisme BAMUS Nagari Sungai Beringin dalam pembentukan dan penetapan Peraturan Nagari ?kedua, apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam proses pembentukan dan penetapan Peraturan Nagari Sungai Beringin? ketiga, Bagaimana Peran BAMUS dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum empiris. Penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut Pertama: Proses Badan Permusyawaratan Nagari dalam pembentukan dan penetapan peraturan nagari yaitu:1, persiapan pembentukan peraturan Nagari.2, Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari dibahasa secara bersama oleh Pemerintahan Nagari dan BAMUS sesuai peraturan tata tertib BAMUS. 3, Penetapan dan Pengesahan Peraturan Nagari. 4, Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Nagari. Kelima, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Nagari.Kedua: adapun faktor kendalanya adalah faktor anggaran, pendukung,penghambat, SDM Anggota BAMUS, Sarana TI, Budaya Masyarakat. Ketigat: fungsi BAMUS yang di sebut dengan ahlul halli wal aqdi atau wakil rakyat belum terpenuhi keseluruhan,dapat dilihat bahwa sebagai ahlu halli wa aqdi memilikikewenangan untuk memberikan masukan terkait dengan kebijakan publiK, realitanya hal tersebut masih terbatas sehingga menyebabkan peraturan yang ditetapkan mengalami cacat prosedural. Kata kunci: Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Nagari

Actions (login required)

View Item