Etika Politik dalam Perspektif Abul A'la Al-Maududi

Rizaltin, Nazhif (2023) Etika Politik dalam Perspektif Abul A'la Al-Maududi. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

	Text (Cover) Cover, Abstrak dan Pengesahan.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (514kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (600kB)
	Text (BAB V) BAB V dan Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (479kB)
	Text (SKRIPSI FULL) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunculan istilah teo demokrasi oleh Abul A’la Al-Maududi yang merupakan gabungan dari teokrasi dan demokrasi. Kedua konsep ini jauh berbeda atau bertolak belakang tapi disatukan oleh Al- Maududi dengan istilah teo demokrasi. Berangkat dari persoalan ini perlu dikaji lebih dalam tentang konsep politik Al-Maududi terutama tentang basis etika politiknya. Batasan masalah dan sekaligus menjadi tujuan penelitian yaitu prinsip-prinsip etika politik Abul A’la Al-Maududi dan relevansi etika politik Abul A’la Al-Maududi dengan kehidupan politik kontemporer. Penelitian ini berbasis pustaka (library research) dengan metode kualitatif. Sumber data primer adalah “Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim”, “Hukum dan Konstitusi”, “Khilafah dan Kerajaan” dan sumber data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik analisis data ada lah metode deskriptif dan analisis isi yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis etika politik. Hasil Penelitian ini adalah ditemukannya prinsip-prinsip etika politik Abul A’la Al-Maududi yaitu pertama, otoritas kekuasaan tertinggi pada Allah, didelegasikan kepada sang penerima wahyu (nabi) kemudian dilaksanakan oleh instrumen pemerintahan (khilafah) dan secara bersamaan merupakan hukum positif bagi rakyat sebagai objek yang melaksanakan syari’at tersebut. Kedua, kriteria pemimpin, seorang muslim, laki-laki, dalam keadaan waras dan dewasa dan harus warga negara Islam. Ketiga, kepala negara dipilih berdasarkan ketaqwaannya kepada Allah dan mengakui kedaulatan mutlak Allah serta mengikuti hukum-hukum-Nya dan memiliki kecerdasan dan mampu menjalankan roda pemerintahan serta memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Keempat, mengakui hak-hak asasi manusia dengan tidak mendiskriminasikan setiap warga negaranya. Islam membedakan dua jenis kewarganegaraan, yaitu kaum muslim dan kaum dzimmi. Kelima, untuk menegakkan keadilan sosial yang seimbang yang sesuai dengan al-Qur’an. Sementara dari sisi relevansi etika politik Abul A’la Al-Maududi dalam kehidupan politik kontemporer di Indonesia, ditemukan kesesuaian dan dapat diterapkan sebagainya menjadi hukum positif di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Etika Politik, Abul A’la Maududi

Actions (login required)

View Item