PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NAGARI PASCA KELUARNYA PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI TANJUNG GADANG KECAMATAN TANJUNG GADANG KABUPATEN SIJUNJUNG

Nurzafika, Nurzafika (2023) PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NAGARI PASCA KELUARNYA PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI TANJUNG GADANG KECAMATAN TANJUNG GADANG KABUPATEN SIJUNJUNG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

	Text (Cover dll Nurzafika) COVER NURZAFIKA (1).pdf - Published Version Download (648kB)
	Text (Bab 1 Nurzafika) BAB 1 NURZAFIKA.pdf - Published Version Download (795kB)
	Text (Bab 3 Nurzafika) bab III fika.pdf - Published Version Download (704kB)
	Text (Bab 5 dan Daftar Pustaka Nurzafika) BAB V - DAFTAR PUSTAKA NURZAFIKA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Skripsi full Nurzafika) Skripsi Nurzafika Final.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang nagari yang mana didalam aturan ini belum ada turunan Perda ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sampai saat sekarang ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 ini di Nagari Tanjung Gadang. Penelitian ini ada tiga pertanyaan penelitian yaitu (1) Bagaimana pendapat Pemerintahan Nagari Tanjung Gadang terhadap Peraturan Daerah Sumatera Barat No 7 Tahun 2018? (2) Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Nagari Pasca Keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018? (3) Bagaimana Tata Kelola Nagari Tanjung Gadang yang Ideal Pasca Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018? Untuk menjawab persoalan tersebut, maka penulis melakukan penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan metode analisis data untuk dapat menarik kesimpulan secara umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pemerintahan Nagari Tanjung Gadang memiliki pandangan terhadap perda ini bahwa pemerintahan nagari Tanjung Gadang belum mengetahui terhap Perda Tentang Nagari ini, (2) Tata kelola Pemerintahan Nagari tidak ada perubahan sama sekali karena pada dasarnya perda No 7 Tahun 2018 diterapkan Desa Adat, sedangkan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat berbentuk Desa Administratif. (3) Tata Kelola Nagari yang ideal itu berdasarkan aturan yang memiliki bentuk dan pola sesuai dengan pemerintahan nagari yang berdasarkan Perda No 22 Tahun 2001 Tentang Nagari, dalam Perda ini terdapat adanya Wali Nagari yang memimpin pemerintahan, ada lembaga nagari seperti KAN, BPN dan yang lainnya. Sedangkan dalam Perda Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 ini tidak sesuai pengaplikasian pada saat sekarang ini dan dalam perda tersebut dikatakan terdapat Desa Adat sedangkan sekarang Desa Administratif.

Actions (login required)

View Item