Pergeseran Kedudukan dan Wewenang KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perspektif Siyasah Dusturiyah

Al, Mukmin (2023) Pergeseran Kedudukan dan Wewenang KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (Cover) kover dll (1).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) bab I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB III) bab iii.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (952kB)
	Text (Lengkap) fulll-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui UU Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka, dibentuklah suatu lembaga negara yakni KPK. Berdasarkan pertanyaan masalah yakni: Pertama, Bagaimana Kedudukan dan Wewenang KPK sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Kedua, Apa saja pergeseran kedudukan dan wewenang KPK menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Ketiga, Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap kedudukan dan wewenang KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif berfokus pada norma dan Undang-Undang, serta diperlukan data primer dan data sekunder dan Dokumentasi sebagai data utama dalam penulisan ini. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan kewenangan KPK banyak sekali mengalami perubahan terhadap tubuh KPK itu sendiri berdasarkan Undang-Undang KPK. Dalam siyasah dusturiyah maka KPK memiliki kesamaan atau setara kedudukannya dengan siyasah tanfidziyyah yakni berperan sebagai pelaksana Undang-Undang KPK, yang mana KPK bukan bahagian dari cabang eksekutif atau lembaga pemerintahan yang secara birokrasi memiliki keterkaitan dari atas ke bawah. Sehingga dengan jelas dikatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang independen. KPK juga setara kedudukannya dengan siyasah siayasah qadhaiyyah yakni sebagai penegak hukum dan keadilan, akan tetapi kewenangan KPK tidak sampai memutuskan hasil persidangan hanya sebatas penangkapan dan penyidikan.

Actions (login required)

View Item