Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Kapal di Daerah Kampung Batu Kecamatan Padang Selatan Perspektif Fiqh Muamalah

Silfiani, Silfiani (2023) Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Kapal di Daerah Kampung Batu Kecamatan Padang Selatan Perspektif Fiqh Muamalah. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (Silfiani 1913040059 Cover) Silfiani 1913040059 Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Silfiani 1913040059 Bab 1) Silfiani 1913040059 Bab 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Silfiani 1913040058 Bab III) Silfiani 1913040059 Bab III.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Silfiani 1913040059 Bab V) Silfiani 1913040059 Bab V.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Silfiani 1913040059 HES) Silfiani 1913040059 HES.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh sistem bagi hasil nelayan dan pemilik kapal di daerah Kampung Batu di mana pada kesepakatan awal pemilik kapal sepakat setiap pembagian keuntungan dibagi 50% untuk pemilik kapal dan 50% lagi untuk nelayan. Tetapi pada kenyataannya pemilik kapal tidak membagi keuntungannya kepada nelayan ketika keuntungan yang diperoleh di bawah Rp. 5.000.000. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian penulisan ini adalah pertama, bagaimana penerapan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di daerah Kampung Batu Kecamatan Padang Selatan? kedua, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap bagi hasil nelayan dan pemilik kapal di daerah Kampung Batu? Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dilakukan penelitian lapangan. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari informan penelitian, dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi guna memperoleh data yang valid dan relevan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil di daerah Kampung Batu Kecamatan Padang Selatan yang di lakukan oleh pemilik kapal dan nelayan yang pertama, pemilik kapal membagi keuntungan dengan nelayan yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% lagi untuk para nelayan. Kedua, ketika untuk yang di dapat Rp. 5.000.000 maka pemilik kapal hanya membagi keuntungan kepada nahkoda kapal sebesar Rp. 1.000.000 sedangkan nelayan yang lain tidak dapat. Ketiga, ketika keuntungan yang diperoleh dibawah Rp. 5.000.000 maka pemilik kapal tidak membagikannya kepada para nelayan termasuk nahkoda. Pemilik kapal tidak terbukanya mengenai keuntungan yang di dapat ketika untung yang didapat sedikit, pemilik kapal tidak membagi hasil dengan nelayan dengan alasan tidak ada keuntungan. Hal tersebut sudah terjadi selama 32 tahun dan nelayan juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sistem pembagian hasil yang pertama sesuai dengan konsep mudharabah, sedangan pembagian hasil yang kedua dan ketiga menjadi mudharabah yang tidak sah. Namun menurut fiqh muamalah persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Dan dalam masalah muamalah, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Sehingga sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di daerah Kampung Batu boleh menurut fiqh muamalah. Kata Kunci : Bagi hasil nelayan dengan pemilik kapal, mudharabah

Actions (login required)

View Item