Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terkait Perampasan Harta Oleh Negara Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah

., Halimatussyadiyah (2023) Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terkait Perampasan Harta Oleh Negara Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (Cover, Abstrak dan Pengesahan) Cover, Absrak, pengesahan.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (753kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (599kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Full Text) skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terkait Perampasan Harta Oleh Negara Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah” disusun oleh Halimatussyadiyah NIM 1913040082 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kasus Indra Kenz mengenai Trading Binary Option yang dituntut oleh korban atas kasus dugaan penipuan. Sehingga dikeluarkanlah Putusan hakim Nomor 1230/Pid.Sus/2022/PN.Tng yang memutuskan bahwa barang bukti nomor 220 sampai 258 dirampas oleh negara dan tidak dikembalikan. Masalahnya adalah bagaimana konsep hak kepemilikan dalam Islam dan hukum perlindungan konsumen memandang kasus perampasan harta oleh negara. Adapun yang menjadi pertanyan penelitian adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap putusan pengadilan negeri Perkara Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, terkait perampasan harta oleh negara?; 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan pengadilan negeri Perkara Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, terkait perampasan harta oleh negara ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian pustaka (library research). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1) tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap putusan pengadilan negeri terkait perampasan harta oleh negara adalah karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan, sehingga negara melakukan perampasan untuk mengamankan berdasarkan putusan dalam putusan pengadilan negeri yang berdasarkan Pasal 303 KUHP dan dasar hukum yaitu Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 KUHAP. 2) Dilihat dari konsep kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah, apa yang diputuskan oleh hakim sudah benar karena barang yang dimaksud memanglah haram karena diperoleh dengan cara berjudi. Terhadap harta yang diperoleh dengan cara yang haram maka pemerintah boleh merampas harta tersebut. Hingga korban melakukan naik banding dan hasil dari naik banding ini merubah status harta yang dirampas oleh negara dikembalikan kepada korban melalui pengurus Paguyuban Trader Indonesia Bersatu, masyarakat bersyukur akan hal ini.

Actions (login required)

View Item