Eksistensi Asas Equality Before The Law Dalam Pasal 245 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018

Rifaldy, Mohammad (2023) Eksistensi Asas Equality Before The Law Dalam Pasal 245 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

	Text (Cover) ilovepdf_merged.pdf - Published Version Download (426kB)
	Text (BAB I) bab I (4).pdf - Published Version Download (356kB)
	Text (BAB III) BAB III (1).pdf - Published Version Download (320kB)
	Text (BAB V) BAB V (1).pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (Text full) text full rifal.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah adanya hak imunitas yang dimiliki oleh anggota dewan dalam menjalankan tugasnya, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 245 ayat (1). Jelas ini bertentangan dengan prinsip asas equality before the law yaitu asas yang menyatakan persamaan di hadapan hukum, yang mana dijelaskan semua tindak kejahatan apapun dan siapapun yang melakukannya baik pejabat negara maupun masyarakat biasa harus diadili seadil-adil nya dimuka hukum, namun pasca putusan MK nomor 16/Puu-XVI/2018 menjelaskan tentang langkah hukum yang diambil DPR terhadap pihak yang merendahkan DPR dan hak imunitas anggota DPR jadi permasalahan persamaan di hadapan hukum sudah sejalan dengan pasal 245 undang-undang nomor 2 tahun 2018, Pertanyaan penelitian yang pertama Apa faktor yang menyebabkan anggota DPR diberi hak imunitas? ke Yang kedua Bagaimana pelaksanaan hak imunitas dalam equality before the law pasca putusan mahkamah konstitusi.? Kesimpulan dari penelitian ini adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi hak imunitas diberikan kepada anggota dewan guna untuk memudahkan dalam menjalankan tugasnya, dan anggota dewan juga rentan mendapatkan kasus karena profesinya, namun juga harus berpatokan dengan asas persamaan di hadapan hukum. teknik pengumpulan data ini melalui library research dengan undang-undang yang terkait lalu data tersebut kemudian diolah dengan analisis deskriptif kualitatif. Asas ini mengatur konsep utama dalam cara pandang kemanusiaan yang mana dalam Islam sendiri diajarkan bahwanya hubungan manusia tidak dibatasi dalam unsur apapun. Dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi hak imunitas anggota DPR di tegaskan tentang langkah hukum yang diambil DPR terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan hak imunitas anggota DPR jadi ketika terdapat kasus asas yang di pakai di hadapan hukum adalah equality before the law.

Actions (login required)

View Item