ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 31P/HUM/ 2022 TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINJAUAN SIYASAH TASYRI’IYAH

Febrian, M. Rizky (2023) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 31P/HUM/ 2022 TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINJAUAN SIYASAH TASYRI’IYAH. Skripsi thesis, Fakultas Syariah.

	Text (Cover) cover M Rizky Febrian.pdf Download (1MB)
	Text (Chapter 1) BAB I M Rizky Febrian.pdf - Published Version Download (703kB)
	Text (Chapter 3) BAB III M Rizky Febrian.pdf - Published Version Download (695kB)
	Text (Chapter 5 & Bibliography) BAB V M Rizky Febrian.pdf - Published Version Download (710kB)
	Text (Complete thesis) Skripsi M RIzky Febrian.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan dari Yayasan Konsumen Muslim Indonesia terhadap peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam putusan Nomor 31P/HUM/2022, dan bagaimana pandangan siyasah tasyri'iyah dalam penetapan peraturan presiden nomor 99 tahun 2020. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, Dasar keputusan Mahkamah Agung dalam kasus ini adalah pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Kedua, Dalam penetapan perpres no 99 tahun 2020 tentang vaksinasi covid-19 menurut pandangan siyasah tasyri'iyah pemerintah kurang memperhatikan prinsip-prinsipnya seperti tidak menerapkan keadilan bagi umat muslim, tidak meninjau kemaslahatan dalam vaksin tersebut, tidak melakukan musyawarah bersama para ahli dan melakukan penekanan terhadap pelaksanaan kewajiban disertai ancaman sanksi yang terkesan pemaksaan terhadap hak-hak masyarakat.

Actions (login required)

View Item