Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 yang Telah Diubah Menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Nagari Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat)

Septi, Nofti (2023) Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 yang Telah Diubah Menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Nagari Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat). Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (COVER, PENGESAHAN, PERSETUJUAN PEMBIMBING, KATA PENGANTAR DAN DAFTAR ISI) Nofti Septi-1713040015-HTN-Cover Dll.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Nofti Septi-1713040015-HTN-BAB I.pdf - Published Version Download (735kB)
	Text (BAB III) Nofti Septi-1713040015-HTN-BAB III.pdf - Published Version Download (727kB)
	Text (BAB V) Nofti Septi-1713040015-HTN-BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (510kB)
	Text (Fulltext) Nofti Septi-1713040015-HTN-Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (14MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 yang Telah Diubah Menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Nagari Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat)” Disusun oleh Nofti Septi, NIM 1713040015. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Latar belakang penelitian ini adalah seiring dengan adanya dinamika serta permasalahan yang muncul ditengah masyarakat dengan begitu cepat, sehingga menuntut pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk segera berbenah. Susahnya akses serta jauhnya jarak dalam pelayanan publik perlunya adanya pemekaran nagari dilakukan terkhusus di Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga diberlakukan PERDA Nomor 2 tahun 2018 yang diubah menjadi PERDA Nomor 10 tahun 2019 tentang Pemerintahan Nagari sebagai bentuk dasar pemekaran nagari. Kemudian ditinjau dalam kajian Siyasah Tanfidziyah tentang fungsi kepala daerah dalam pemberlakuan PERDA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberlakuan PERDA Nomor 2 tahun 2018 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Nagari di Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan. Adapun data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif, artinya menjabarkan dan menggambarkan secara jelas mengenai pemberlakuan PERDA Nomor 2 Tahun 2018 yang diubah menjadi PERDA Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Nagari. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Perda ini sudah disosialisasikan kepada Pemerintahan Nagari, pemberlakuanya telah dilaksanakan dengan diusulkan sebanyak 71 Nagari yang akan dimekarkan dan disetujui oleh Kemendagri sebanyak 59 Nagari pada tahap awal dan diusulkan kembali sehingga disahkan sebanyak 71 Nagari pada tahun 2022. Sedangkan faktor penghambatnya adanya terkait masalah adat, karena akan ada pembagian wilayah. Dalam kajian siyasah tanfidziyah bahwa dalam negara Islam mengenal siyasah tanfidziyah sebagai lembaga eksekutif sebagai fungsi menjalankan peraturan perundang-undangan. Sama halnya pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Pemberlakuan PERDA, Siyasah Tanfiziyah

Actions (login required)

View Item