Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pada Koperasi BMT Dharmasraya di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Sona, Rassofi, Anggun (2023) Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pada Koperasi BMT Dharmasraya di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (ABSTRAK) Abstrak Dll.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I WATERMARK SOPI.pdf - Published Version Download (612kB)
	Text (BAB III) BAB III WATERMARK SOPI.pdf - Published Version Download (726kB)
	Text (BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA) BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA WATERMARK.pdf - Published Version Download (575kB)
	Text (FULL TEXT) SKRISI FULL ANGGUN RASSOFI 1913040198.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Wanprestasi Pada Koperasi BMT Dharmasraya di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya”. Disusun oleh Anggun Rassofi Sona, NIM.1913040190 Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengelola BMT yang tidak mencairkan dana pihak yang melakukan deposito pada Koperasi BMT Dharmasraya. Pertanyaan penelitian ini adalah; Pertama, apa saja faktor yang menyebabkan wanprestasi di Koperasi BMT Dharmasraya?; Kedua, bagaimana perlindungan konsumen terhadap wanprestasi di BMT Dharmasraya? untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field reseach) melalui pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Data lain berupa buku-buku, baik buku manual maupun online dan literatur lainnya. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskripstif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada koperasi ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti: tidak kembalinya uang dari nasabah lain, uang yang dipinjam oleh nasabah tidak dipergunakan sesuai dengan akad, dan lemahnya pengawasan dari pihak BMT. Kedua, perlindungan hukum terhadap nasabah yang berdeposito tersebut terdapat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah yang dilanggar oleh pihak pengelola. Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Wanprestasi

Actions (login required)

View Item