BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena ada tiga faktor yaitu, karena kematian, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Di Indonesia pada umumnya perkawinan putus lewat putusan pengadilan, seperti gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak. 
Taklik talak ini sudah ada sejak dahulu di Indonesia,  hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan taklik oleh suami. Walaupun sighat nya harus dengan suka rela, namun menjadi seolah-olah sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. Sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang isteri memperoleh perlakuan yang baik oleh suaminya, namun jika sebaliknya jika isteri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan isteri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran taklik talak tadi.
Bila kembali dilihat dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) maupun Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka tidak ada disebutkan alasan perceraian dengan mendasarkan pada taklik talak. Alasan perceraian yang didasari dengan taklik talak hanya diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 poin (g). 
 Mahmud Syaltout dalam bukunya Perbandingan Mazhab, menjelaskan bahwa perceraian lewat perjanjian taklik talak adalah jalan terbaik dalam melindungi wanita atas perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah akan dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak dianggap sah untuk semua bentuk taklik atau perjanjian, sehingga terjadinya pelanggaran bagi pihak suami, maka isteri dapat meminta cerai kepada pengadilan. 
Pembahasan tentang taklik talak sebagai alasan perceraian, nampaknya telah dibicarakan oleh para fuqaha dalam berbagai kitab fikih, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Diantara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat, yakni ada yang membolehkan secara mutlak dan ada pula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mereka yang membolehkan secara mutlak yakni bahwa mereka memperbolehkan semua bentuk sighat taklik, baik yang berbentuk syarthi maupun qasamy. Sedangkan yang hanya membolehkan ialah shigat taklik yang bersifat syarthi yang sesuai dengan maksud dan tujuan hukum syara’.
Said Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan mengenai taklik talak  yang  bersifat qasam atau yamin (sumpah) dengan maksud bersumpah agar isterinya melakukan, atau meninggalkan sesuatu, cotohnya ketika seorang suami berkata pada isterinya, “jika kamu keluar maka kamu keluar.” Tujuan taklik di sini adalah bersumpah agar isterinya tidak keluar dari rumah. Dan pengertian yang lebih dekat ke taklik talak yang menjadi objek pembahasan ini adalah ta’liq syarthy, yang berarti: 
إيقاع الطلاق عند حصول الشرط.
Artinya: “Terjadinya talak atau perceraian ketika dipenuhinya sebuah syarat (sebelumnya).”
Secara yuridis mengenai alasan perceraian, sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keduanya tidak menyinggung mengenai taklik talak sebagai alasan perceraian, hal ini dimaksudkan kedua pasal itu sudah cukup memadai. Sesuai dengan jiwa Undang-Undang itu, yang antara lain menganut asas mempersukar terjadinya perceraian sehingga tidak perlu lagi ditambah atau diperluas. 
Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi;
1.	Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamikan kedua belah pihak.
2.	Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dengan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3.	Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
Alasan yang di maksud pada Poin 2 (dua) tersebut dituangkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
a.	Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.	Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c.	Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.	Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e.	Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f.	Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Alasan di atas juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, namun ditambah dengan;
g.	Suami melanggar taklik talak;
h.	Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.
 Bila dilihat dari segi peraturan perundangan, maka jelas bahwa dalam alasan perceraian yang berlaku di Indonesia tidak disebut-sebut taklik talak, demikian halnya jika taklik talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena ditetapkan secara serta merta pada saat berlangsungnya perkawinan, maka secara tegas Undang-undang Perkawinan (UUP) dalam penjelasan pasal 29 dinyatakan bahwa dalam hal ini tidak termasuk taklik talak yang memberi pengertian bahwa Undang-undang Perkawinan tidak mengenal lembaga taklik talak. 
Kondisi obyektif perundangan di atas, jika diuraikan dengan fakta yang ada bahwa nampaknya tidak sedikit perkara cerai gugat dengan alasan taklik talak yang masuk ke Pengadilan Agama setiap tahunnya, apakah yang demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama telah membenarkan alasan perceraian di luar Undang-Undang?  
 Pengadilan Agama Padang merupakan Pengadilan yang paling banyak memutus perkara cerai gugat dengan pelanggarana taklik talak dibandingkan Pengadilan Agama lainnya di bawah naungan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Terlihat dari data yang terdapat pada tabel di bawah ni.

Tabel 1.  
Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2010-2014

No	
Pengadilan	Tahun 2010
	 Tahun 2011	Tahun 2012	 Tahun 2013	Tahun 2014	
    1 	Padang	545	566	595	     630 	  681 	
    2 	Pariaman	201	245	250	     310 	  380 	
    3 	Batusangkar	253	267	271	     328 	  348 	
    4 	Bukittinggi	297	337	338	     364 	  386 	
    5 	Payakumbuh	355	356	380	     357 	  386 	
    6 	Sawahlunto	143	156	201	     160 	  176 	
    7 	Solok	128	168	195	     187 	  172 	
    8 	Padang Panjang	120	134	141	     147 	  168 	
    9 	Muara Labuh	125	134	140	     145 	  163 	
  10 	Sijunjung	145	145	151	     150 	  205 	
  11 	Koto Baru	144	151	155	     239 	  274 	
  12 	Painan	101	113	107	     110 	    77 	
  13 	Lubuk Sikaping	114	115	122	     118 	  122 	
  14 	Talu	144	146	141	     205 	  213 	
  15 	Maninjau	118	116	121	     103 	  108 	
  16 	Lima Puluh Kota	188	194	202	     207 	  242 	
  17 	Lubuk Basung	198	102	105	     139 	  166 	
	Jumlah	3 319	3.463	3.615	3. 899	4. 267	

Pada tabel. 1 di atas terlihat bahwa cerai gugat selalu meningkat setiap tahunnya, pada lima tahun terakhir yakni sejak tahun 2010-2014. Dari jumlah keseluruhan perkara cerai gugat dengan pelanggaran taklik talak di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2013-2014 mencapai 18.563 (delapan belas ribu lima ratus enam puluh tiga) perkara dan perkara tertinggi terdapat di Pengadilan Agama Padang.  
Pengadilan Agama kelas IA Padang juga banyak menerima perkara pelanggaran taklik talak, setiap tahunnya terjadi peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel. 2
No	
Pengadilan	Tahun 2010
	 Tahun 2011	Tahun 2012	 Tahun 2013	Tahun 2014	
    1 	Padang	261	271	285	     302 	  326 	
    2 	Pariaman	96	117	120	     148 	  182 	
    3 	Batusangkar	121	128	130	     157 	  167 	
    4 	Bukittinggi	142	161	162	     175 	  185 	
    5 	Payakumbuh	170	170	182	     171 	  185 	
    6 	Sawahlunto	68	75	96	     82 	  84 	
    7 	Solok	61	80	93	     70 	  83 	
    8 	Padang Panjang	57	64	68	     71 	  81 	
    9 	Muara Labuh	60	64	67	     69 	  78 	
  10 	Sijunjung	69	69	72	     72 	  98 	
  11 	Koto Baru	69	72	74	     54 	  131 	
  12 	Painan	48	54	51	     52 	    37 	
  13 	Lubuk Sikaping	54	55	59	     57 	  59 	
  14 	Talu	69	70	68	     98 	  102 	
  15 	Maninjau	56	56	58	     49 	  52 	
  16 	Lima Puluh Kota	90	93	97	     99 	  116 	
  17 	Lubuk Basung	95	49	50	     67 	  80 	
	Jumlah	1.585	1.648	1.735	1.793	2.046	
 Pelanggaran Taklik Talak Pada Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2010-2014.

Terlihat pada tabel 2 cerai gugat dengan pelanggaran taklik talak selalu mengalami peningkatan dan peningkatan tertinggi berada pada tahun 2013-2014, sehingga penulis memilih tahun 2013-2014 untuk diteliti.
Karena taklik talak tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagai landasan yuridis bagi hakim dalam menetapkan hukum di Pengadilan Agama, namun hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam bagaimana seharusnya konsep taklik talak menurut fikih sunni dan kaitannya dengan alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan bagaimana penerapannya di Pengadilan Agama Padang?  
 Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Padang, karena Pengadilan Agama Padang merupakan pengadilan kelas IA dengan jumlah perkara cerai gugat pelanggaran taklik talak terbanyak di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Sehingga penulis tertarik meneliti tesis dengan judul Taklik Talak Menurut Fikih Sunni dan Kaitannya dengan Alasan-Alasan Perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Tahun 2013-2014).

B.	Rumusan dan Batasan Masalah
1.	Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas mendorong penulis untuk mencari jawaban dengan rumusan;
a.	Bagaimana konsep taklik talak menurut fikih sunni dan alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975? 
b.	Bagaimana kaitan antara taklik talak menurut fikih sunni dengan alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975?
c.	Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Padang tentang taklik talak?
2.	Batasan Masalah
Mengingat banyaknya perkara pelanggaran taklik talak yang masuk ke Pengadilan Agama Padang, dalam lima tahun terakhir sehingga penulis membatasi pembahasannya dengan mengambil perkara tertinggi saja yaitu  tahun 2013-2014 sebanyak 50 (lima puluh) perkara.
3.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
a.	Untuk mengetahui konsep taklik talak menurut fikih sunni dan alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
b.	Mengetahui bagaimana kaitan antara taklik talak menurut fikih sunni dengan alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
c.	Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Padang tentang taklik talak.
Kegunaan dan manfaat penelitian ini mencakup dua macam yaitu, secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis;
a.	Menambah wawasan penulis dalam kajian taklik talak menurut fikih sunni dan kaitannya dengan alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
b.	Menambah kajian khazanah ilmu terutama tentang hukum Islam, khususnya dalam masalah perkawinan.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi;
a.	Pedoman bagi praktisi hukum di Pengadilan Agama dalam pengambilan keputusan dan proses beracara di Pengadilan Agama.
b.	Bahan kajian bagi lembaga yang memfokuskan pada kajian fikih dan penerapannya.

C.	Kerangka Teori
Untuk mendukung penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis mengemukakan beberapa teori yang menjadi pijakan dalam  penelitian. Teori yang melandasi penelitian ini adalah;
Pertama, talak dan taklik talak, sebelum membahas tentang taklik talak terlebih dahulu penulis mengemukakan apa itu pemahaman tentang talak, talak menurut bahasa melepaskan atau membiarkannya lepas, sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan perkawinan baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Karena penulis membahas mengenai taklik talak menurut Fikih Sunni tentu penulis mengemukakan pengertian taklik talak dari mazhab yang empat yaitu Hanafy, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.  
Ke dua, alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, penulis memandingkan antara konsep taklik talak menurut Fikih Sunni dengan alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

D.	Defenisi Operasional
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan menginterpretasikan judul tesis ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah, yaitu:
Taklik Talak	: Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang  dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang
	Fikih Sunni	: Fikih Sunni yang dimaksud disini adalah fikih empat mazhab yakni Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali.
Putusan Hakim	:Pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang dicapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. 
Pengadilan Agama  	: Badan yang melakukan peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam.
E.	Penelitian yang Relevan 
 Penelitian menganai taklik talak telah pernah di bahas oleh penulis sebelumnya, namun dalam kajian taklik talak ini pembahasan penulis berbeda dengan penulis sebelumnya, berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang terkait dengan taklik talak yaitu:
1.	Tesis yang ditulis oleh Syafrijal, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN IB Padang yang membahas tentang putusan khuluk dalam perkara taklik talak di Pengadilan Agama Batusangkar. Kajian yang dibahas oleh Syafrijal tersebut lebih terpusat kepada putusan hakim Pengadilan Agama Batusangkar menyamai antara perkara khulu’ dengan pelanggaran taklik talak. Syafrizal merumuskan masalah yang akan diteliti yakni putusan talak khuluk terhadap perkara taklik talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Batusangkar, menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam. 
Syafrijal memberikan simpulan bahwa putusan talak khuluk terhadap perkara taklik talak di Pengadilan Agama tidak sejalan dengan konsep fikih, karena ketidakjelasan penyandaran hukum dari taklik talak. Hal ini berakibat kerancuan konklusi hukum yang diputus oleh Pengadilan Agama dan menjadikan status produk pelanggaran taklik talak diputus dengan khulu’. Dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan Syafrijal. Penulis lebih menitik beratkan perkara taklik talak dengan banyaknya perkara cerai gugat dengan pelangaran taklik talak yang terjadi di Pengadilan Agama.  
2.	Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Zulfan, dengan fokus pembahasannya adalah “Bagaimana penyelesaian perkara cerai gugat karena pelanggarana taklik talak di Pengadilan Agama Padang sebelum dan sesudah Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”. Apakah keberadan Kompilasi Hukum Islam tersebut memperngaruhi keputusan Pengadilan Agama Padang dalam menyelesaikan perkara gugatan cerai karena pelanggaran taklik talak. Hasil penelitiannya, putusan Pengadilan Agama Padang tidak mengalami pembaharuan sebelum dan sesudah adanya Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan zulfan terfokus pada putuan hakim pada tahun sebelum dan sesudah Kompilasi Hukum Islam yaitu antara tahun 1990-1992.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Zulhadi, mahasiswa IAIN Imam Bonjol padang yang menulis  tentang pelanggaran taklik talak sebagai alasan penjatuhan talak. Skripsi ini pembahas mengenai peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 yang memuat bahwa apabila syarat-syarat taklik talak benar-benar terjadi, kemudian isteri mengadukan perceraian ke Pengadilan Agama maka jatuhlah talak kepada isteri, Zulhadi menilai hal ini tidak sesuai dengan azas mempersulit perceraian.
4.	Eksistenti taklik talak oleh Idrial, studi kasus di Desa Pincuran Anduring Munggu Gadang Kecamatan Tilatang Kamang. Pada skripsi ini membahas bagaimana betul dampak dari taklik talak terhadap perlindungan hak isteri di desa tersebut. 
5.	Skripsi yang ditulis oleh Rina Yusnita, dengan fokus pembahasan tentang “Perceraian yang disebabkan karena pelanggaran taklik talak”. Fokus pembahasannya adalah apakah tujuan taklik talak masih tercapai dan perlukah pegawai pencatat nikah (PPN) menganjurkan kepada suami untuk melafazkan sighat taklik talak.
F.	Metode Penelitian
1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka (Library researh). Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan memaparkan putusan-putusan pengadilan Agama Padang dan dianalisa.
2.	Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi. Teknik kepustakaan dengan menelaah teks perundang-undangan yang ada kaitannya dengan taklik talak, sedangkan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari tulisan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan  melalui wawancara yang bersifat menguatkan (sebagai pelengkap). wawancara dilakukan terhadap hakim Pengadilan Agama Padang. Bahan hukum sekunder terdiri dari bagian literatur berupa buku-buku. 
3.	Sumber Data
Sumber data yang dimaksud adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Data yang diperoleh melalui data sekunder yaitu dokumentasi, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan pimer, sekunder dan tersier. Bahan primer berupa putusan hakim Pengadilan Agama Padang, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam. Bahan sekunder terdiri dari al-Qur’an, hadist, kitab-kitab fiqh dan buku yang berkaitan. Sedangkan bahan tersier berupa majalah, kamus, ensiklopedi dan bahan lain yang berkaitan dengan peneliatian ini.
4.	Analisa Data
Data yang diperoleh setelah diklasifikasikan dianalisa dengan menggunakan metode analisa isi (content analysis). Content analysis dipergunakan untuk menganalisa sudut kedalaman dan keluasan materi setiap putusan Pengadilan Agama Padang. Khususnya dari segi istinbath dan argument hukumnya, serta bagaimana wacana itu dibicarakan ulama terdahulu dengan argumen yang melatar belakangi  nya. 
Selain mempergunakan analisa isi juga digunakan analisa komparatif, baik komparatif vertikal maupun horizontal. Komparatif vertikal digunakan ketika menganalisa putusan-putusan yang ditemukan dengan melihat sejauh mana putusan-putusan yang dihasilkan itu tetap komitmen merujuk kepada nash-nash yang ada dan kitab-kitab fikih lainnya atau sudah berpaling dari ketentuan yang disebut diatas. Sedangkan komparatif horizontal dipergunakan ketika menganalisa putusan-putusan dengan memperbandingkan sejauhmana putusan-putusan yang ada itu merujuk atau bahkan telah berpaling dari peraturan perundang-undangan yang ada.