Kewenangan Relatif Pengadilan Agama pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padang menurut Prinsip Equality Before The Law

Hasbi, Muhammad (2023) Kewenangan Relatif Pengadilan Agama pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padang menurut Prinsip Equality Before The Law. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARI'AH.

	Text (Cover, Abstrak dan Pengesahan) Cover, Abstrak dan Pengesahan.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (544kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (950kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (964kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf - Published Version Download (6MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul: Kewenangan Relatif Pengadilan Agama pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padang Menurut Prinsip Equality Before The Law, ditulis oleh: Muhammad Hasbi NIM 1913010010, Prodi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan khusus mengenai kewenangan relatif pengadilan agama yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa aturan khusus tersebut membedakan antara tempat pengajuan cerai talak oleh suami dengan tempat pengajuan cerai gugat oleh istri. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kewenangan relatif pengadilan agama pada kasus perceraian menurut prinsip equality before the law. Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian ada dua, yakni: Pertama, bagaimana filosofi rumusan kewenangan relatif pengadilan agama pada kasus perceraian dalam hukum positif. Kedua, bagaimana kewenangan relatif pengadilan agama pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Padang ditinjau dari prinsip equality before the law. Guna menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan skripsi. Data sekunder diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan penyajian data dalam bentuk reduction, display, dan verification. Penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, aturan tersebut diatur secara khusus demi melindungi istri dan mempermudah istri. Kedua, aturan khusus tersebut sudah sesuai dengan prinsip equality before the law, namun masih ada rumusan yang masih membutuhkan penjelasan, karena nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan multitafsir dan kekeliruan yaitu rumusan pada pasal 66 ayat (2) yang menyatakan bahwa: kecuali apabila termohon (istri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon (suami) dan juga pada pasal 73 ayat (1) yang menyatakan: kecuali apabila penggugat (istri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami).

Actions (login required)

View Item