DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XVIII/2020 TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Hakim, Arif Rahman (2023) DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XVIII/2020 TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (COVER) COVER.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (533kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (485kB)
	Text (BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA) BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (380kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 Tentang Presidential Threshold Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Penulis Arif Rahman Hakim. NIM 1813030095 Prodi Hukum Tata Negara. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 terhadap uji konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 mengenai Presidential Threshold. Rizal Ramli (Pemohon I) dan Abdulrachim Kresno (Pemohon II) mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu mengenai Presidential Threshold ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), 6A ayat (2), (3), (4), (5) Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28J ayat (1), (2) UUD 1945. Pada putusan ini hakim konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan karena dianggap tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan. Putusan tersebut didalamnya terdapat Dissenting Opinion dari empat hakim lain yang berpendapat bahwa para pemohon dianggap sudah memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan. Perdebatan atas legal standing dan kerugian-kerugian yang diakibatkan berlakunya pasal 222 UU Nomor 7 Tahun akan ditinjau dengan perspektif Siyasah Dusturiyah. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum yang melatarbelakangi Dissenting Opinion putusan terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017? Bagaimana akibat hukum putusan yang mengandung Dissenting Opinion terkait berlakunya ambang batas 20% dalam mencalonkan presiden? Dan bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap dissenting para hakim? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu mengkaji buku, jurnal, tesis tentang Presidential Threshold, Dissenting Opinion, Mahkamah Konsitusi dan Siyasah Dusturiyah dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini dapat disimpulkan Dissenting Opinion hakim telah sesuai dengan prinsip Siyasah Dusturiyah dalam menjamin hak warga negaranya dalam upaya mengajukan judicial review. Berlakunya Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyalahi prinsip dalam Siyasah Dusturiyah hadirnya sebuah hukum seharusnya sekaligus menjamin hak asasi manusia warga negara.

Actions (login required)

View Item