Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:35/G/2021/PTUN.PDG Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Ristiana, Rika (2023) Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:35/G/2021/PTUN.PDG Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (COVER) COVER RIKA_merged.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (540kB)
	Text (BAB V) skripsi selesai_merged (3)-79-84.pdf - Published Version Download (635kB)
	Text (FULL TEXT) RIKA RISTIANA_merged.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui uraian kasus pencabutan penunjukan penghuni rumah negara analisis Putusan PTUN No:35/G/2021/PTUN.PDG, kemudian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam memutuskan perkara Putusan No:35/G/2021/PTUN.PDG, serta untuk mengetahui bagaimana analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No:35/G/2021/PTUN.PDG dalam perspektif siyasah qadhaiyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah normative law research. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer yang diperoleh dari Putusan PTUN Padang No:35/G2021/PTUN.PDG dan Keputusan Rektor Universitas Andalas No:1336/UN16.R/KPT/2021. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal. Data tersier diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu, kamus hukum dan petunjuk lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah uraian kasus sengketa pencabutan penunjukan penghuni rumah negara yang bermula dari dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Andalas No:1336/UN16.R/KPT/2021 Tentang Pencabutan Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas yang mana lokasi rumah negara tersebut akan dialihfungsikan menjadi asrama mahasiswa dan rumah susun ASN. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pencabutan penunjukan penghuni rumah negara ini telah menerapkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan dan asas kepentingan umum dengan baik. Penyelesaian sengketa yang termuat dalam putusan PTUN Padang No:35/G/2021/PTUN.PDG termasuk bahasan siyasah qadhaiyyah karena kasus ini termasuk dalam konteks wilayah al qada, yang mana kasus ini berkaitan langsung dengan seorang hakim dalam persoalan memutuskan perkara.

Actions (login required)

View Item