Analisis Siyasah Dusturiyah Tasyri’iyah Terhadap Re-Ekisistensi TAP MPR Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Saputra, Ginas (2023) Analisis Siyasah Dusturiyah Tasyri’iyah Terhadap Re-Ekisistensi TAP MPR Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

	Text (Cover, Abstrak, Pengesahan) COVER, PENGESAHAN, ABSTRAK.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (Bab I) BAB I SKRIPSI GINAS SAPUTRA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab III) BAB III SKRIPSI GINAS SAPUTRA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab V dan Daftar Pustaka) BAB V dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (SKRIPSI Final Ginas Saputra) SKRIPSI FINAL GINAS SAPUTRA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kembalinya TAP MPR kedalam urutan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Siyasah Dusturiah Tasyri’iyah Terhadap Re-Eksistensi TAP MPR Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: bagaimana argumetasi hukum atas re-eksistensi TAP MPR dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 junto undang-undang nomor 15 tahun 2019, bagaimana wewenang MPR dalam membuat ketetapan setelah dimuat kembali dalam hirarki undang-undang nomor 12 tahun 2011 junto undang-undang nomor 15 tahun 2019, dan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah tasyri’iyah terhadap re-eksistensi TAP MPR dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 junto undang-undang nomor 15 tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis historis (historical method), cara mendapatkan data adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Siyasah Dusturiyah. Adapun teknik pengumpulan data adalah bersumber dari buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, artikel dan sebagainya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah. Pertama, bahwa penyebab kembalinya TAP MPR dalam urutan hierarki peraturan perundang-undangan disebabkan karena TAP MPR Nomor I/MPR/2003 masih berlaku, kedua, karena disebabkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terdapat kelemahan dalam Undang-Undang tersebut, ketiga, kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dikarena untuk memberikan pengakuan hukum terhadap TAP MPR yang masih berlaku. Kata Kunci: Tasyri’iyah, Re-Eksistensi, TAP MPR

Actions (login required)

View Item