Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik

Andika, Leo (2022) Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) LEO ANDIKA_1613040109_ COVER DLL - Leo Andika.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I LEO ANDIKA 1613040109-1 - Leo Andika.pdf - Published Version Download (478kB)
	Text (BAB III) BAB III LEO ANDIKA-1 - Leo Andika.pdf - Published Version Download (550kB)
	Text (BAB V) BAB V-DAFTAR PUSTAKA LEO ANDIKA-1 - Leo Andika.pdf - Published Version Download (436kB)
	Text (FULLTEXT) LEO_ANDIKA_1613040109_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini didasari kebutuhanakanpelayanan publikyang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pelayanan publik merupakan isu strategis karenatelah menuai banyak kritikan dari masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2017 di DPMPTSP Kota Padang. Rumusan masalah dalam penelitian adalah: (1).Apa saja bentuk pelayanan publik di DPMPTSP Kota Padang? (2).Bagaimana standar pelayanan publik menurut Perda Nomor 1 Tahun 2017? (3). Bagaimanaimplementasi Perda Nomor 1 Tahun 2017 di DPMPTSP Kota Padang?Penelitianini menggunakan dua sumber data,yakni: primerdan data sekunder. Data primerberupa hasil wawancara dengan pegawai,dan masyarakat yang mengurus izin di DPMPTSP Kota Padang.Data sekunder dikumpulkan melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen- dokumen dan informasi lainyang relevan. Data yang didapat dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan:Pertama, terdapat 42 (empat puluh dua) bentuk pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Padang. Kedua, standar pelayanan publik menurut Perda Nomor 1 Tahun 2017 dibedakan menjadi dua: (1.) komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), dan (2). komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal perangkat daerah, unit kerja, kelurahan, atau BUMD (manufacturing) yang masing-masingnya perlu dibenahi.Ketiga, implementasi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 di DPMPTSP Kota Padang dilakukan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap pelayanan yang diberikan. Saran penelitian ini ada dua, yaitu: agar melaksanakan penelitian tentang budaya hukum masyarakat, serta melakukan pengetatan pengawasan internal di DPMPTSP Kota Padang.

Actions (login required)

View Item