Kebijakan Menteri Keuangan Dalam Pengaturan Bantuan Langsung Tunai Perspektif Fiqih Siyasah

Ma’ruf, Amar (2022) Kebijakan Menteri Keuangan Dalam Pengaturan Bantuan Langsung Tunai Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (Cover) Amar Maruf_1713040026_Cover, dll - Amar Ma_ruf.pdf - Published Version Download (826kB)
	Text (BAB I) Amar Maruf_1713040026_BAB I - Amar Ma_ruf.pdf - Published Version Download (520kB)
	Text (BAB III) Amar Maruf_1713040026_BAB III - Amar Ma_ruf.pdf - Published Version Download (553kB)
	Text (BAB V) Amar Maruf_1713040026_BAB V-Daftar Pustaka - Amar Ma_ruf.pdf - Published Version Download (453kB)
	Text (Fulltext) Amar Maruf_1713040026_Fulltext - Amar Ma_ruf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena adanya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak sejalan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan tentang pengaturan bantuan langsung tunai yang isinya adalah yang berhak menerima bantuan langsung tunai adalah orang yang tergolong tidak mampu atau dalam artian miskin. Bahwa yang menjadi masalah penelitian adalah kebijakan menteri keuangan dalam pengaturan bantuan langsung tunai (BLT) Perspektif Fiqih Siyasah. Berdasarkan rumusan masalah maka diajukan dua masalah penelitian. Pertama, apa yang menjadi kriteria masyarakat penerima bantuan langsung tunai. Kedua, bagaimana bantuan langsung tunai menurut fiqih siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka merupakan jenis peneliti dimana seorang peneliti mencari sebanyak-banyaknya litelatur yang mendukung, berhubungan, berkaitan, serta relevan dengan materi kajian. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dibuat dalam penelitian ini, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: pertama, masyarakat yang miskin berhak menerima bantuan langsung tunai berdasarkan kriteria-kriteria, kedua bantuan langsung tunai menurut fiqih siyasah yang mana hukum dari bantuan langsung tunai itu sendiri adalah wajib sesuai dengan al-Qur’an dan Hadist karena setiap pemimpin yang memimpin suatu negara ber hak memberikan hak untuk kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item