Analisis Tentang Hak Waris Anak di luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Hendri, Alfis (2022) Analisis Tentang Hak Waris Anak di luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (Cover) ALFIS HENDRI_1713010207_COVER-DAFTAR ISI - Alfis Hendri.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) ALFIS HENDRI _1713010207_BAB 1 - Alfis Hendri.pdf - Published Version Download (459kB)
	Text (BAB III) ALFIS HENDRI_1713010207_BAB III - Alfis Hendri.pdf - Published Version Download (465kB)
	Text (BAB V) ALFIS HENDRI_17130102007_BABV DAN DAFTAR PUSTAKA - Alfis Hendri.pdf - Published Version Download (514kB)
	Text (Fulltext) ALFIS HENDRI_1713010207_FULLTEXT - Alfis Hendri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian inidilatarbelakangi kedudukan dan hak waris anak yang lahir di luar nikahsebagaimana disebutkan oleh Imam al-Syafi’i, anak luar nikah tidakmendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya dengan ketentuan bahwaanak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluargaayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah di antara mereka.Adapun tujuan penelitian: Pertama, bagaimana gambaran peristiwa perkaraMahkamah Konstitusi No. 46/PPU-VIII/2010. Kedua, apa yang menjadipertimbangan hakim dalam memberikan hak kewarisan kepada anak di luarnikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-VIII/2010. Ketiga,bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-VIII/2010. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka diteliti dengan jenispenelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif.Selanjutnya data yang telah diperoleh dilakukan analisis denganmendeskripsikan secara menyeluruh data yang diperoleh selama penelitianguna mencari kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas berdasarkankenyataan yang ada. Temuan penelitian dalam studi ini: Pertama orang tuayang mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi guna untukmendapatkan kejelasan atas hak dan kedudukan anaknnya sesuai hukumyang berlaku baik secara agama dan Undang-Undang yang berlaku diIndonesia. Kedua yang menjadi pertimbangan hakim adalah untukmempersamakan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan maupunyang lahir dari perkawinan yang sah. Ketiga berdasarkan putusan MahkamahKonstitusi No. 46/PPU-VIII/2010 memberikan kesamaan dan kerataan hakyang harus diterima oleh masing-masing anak.

Actions (login required)

View Item