Perspektif Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Terkait Syarat Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Febrianti, Silvia (2022) Perspektif Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Terkait Syarat Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) Silvia Febrianti_Cover - Silvia Febrianti.pdf - Published Version Download (6MB)
	Text (Bab 1) Silvia Febrianti_1713040135_BAB I - Silvia Febrianti.pdf - Published Version Download (991kB)
	Text (Bab 3) Silvia Febrianti_1713040135_BAB III - Silvia Febrianti.pdf - Published Version Download (567kB)
	Text (Bab 5) Silvia Febrianti_1713040135_BAB V + Daftar Pustaka - Silvia Febrianti.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Fulltext) Silvia Febrianti_1713040135_Fulltext_ Silvia Febrianti_1713040135_Cover - Silvia Febrianti.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan yang dihasilkan oleh dua lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai hal persyaratan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif siyasah qadha’iyyah terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, yaitu : 1) Bagaimana analisa siyasah qadha’iyyah terhadap putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018? 2) Bagaimana analisa siyasah qadha’iyyah terhadap putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018? 3) Bagaimana pandangan siyasah qadha’iyyah dalam memutuskan perbedaan putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 dan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait syarat pencalonan anggota DPD. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi dengan cara membaca dan mencatat serta menganalisis data. Sumber data yang penulis gunakan yaitu: Al-Qur’an, buku Fiqh Siyasah, undang-undang, putusan Mahkamah Agung No 65 P/HUM/2018 dan putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 terkait syarat pencalonan anggota DPD, buku buku, karya tulis ilmiah, jurnal hukum, skripsi, artikel, kamus hukum dan berita media lainnya baik berita online maupun media cetak, pemikiran para ahli serta ensiklopedi. Analisis data menggunakan teknik analisis isi. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan; 1) Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 dilihat dari siyasah qadha’iyyah memenuhi prinsip-prinsip Islam. 2) Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 telah sesuai dengan prinsip salah satu ijtihad para fuqaha tentang pembatalan keputusan hukum jika adanya kelalaian tetapi penulis tidak menemukan kelalaian. 3) Perbedaan putusan MA dan MK dalam konteks siyasah qadha’iyyah sesuai implementasi kaidah yaitu hasil ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan hasil ijtihad lain yang serupa dan kaidah ini disadur dari perkataan Umar bin al-Khattab yaitu kasus tersebut tetap berdasarkan keputusan hukum yang telah diputuskan pada waktu itu dan kasus ini berdasarkan keputusan yang diputuskan sekarang.

Actions (login required)

View Item