Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Anak Lahir Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Fikih

Hasnidar, Hasnidar (2023) Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Anak Lahir Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Fikih. Doctoral thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1) Bab I.pdf - Published Version Download (739kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf - Published Version Download (450kB)
	Text (Bab V) Bab V-Dapus.pdf - Published Version Download (628kB)
	Text (Fulltext) Disertasi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus sengketa perkara anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil karena zina dan menelusuri nalar pemikiran hakim dalam perkara anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil karena zina ditinjau dari pendapat fikih. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari putusan Pengadilan Agama Padang dan Batam. Pengumpulan data akan dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis perbandingan dan yuridis normatif. Hal ini akan dianalisis secara terperinci, komprehensif, sistematis, objektif dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama, ulama fikih berbeda pendapat terhadap anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil karena zina. Menurut Jumhur bukan sebagai anak sah, sehingga tidak mendapatkan hak-hak perdata dari ayah biologisnya. Anak sah berpatokan lahir enam bulan setelah perkawinan. Sedangkan Fiqaha’ Sab’ah, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qoyyim, adalah anak sah dan seluruh hak�hak perdata berlaku dan dinasabkan kepada ayah biologisnya Kedua, hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil karena zina mempunyai beberapa pertimbangan. Putusan Pengadilan Agama Padang bukan anak sah, sehingga tidak mendapatkan hak-haknya dengan pertimbangan anak tersebut hasil hubungan sebelum menikah, sebaliknya penetapan Pengadilan Agama Batam berisikan anak sah dengan pertimbangan kepentingan anak. Ketiga, Menurut Ulama fikih Putusan perkara Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Pdg., sudah tepat dan sesuai dengan pendapat Jumhur. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Btm., sudah sejalan dan sesuai dengan pendapat Fuqaha’ Sab’ah yang diikuti Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibn Qoyyim. Penulis berpendapat hakim yang menganut pemikiran anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak anak, karena bukan anak sah, mengedepankan aspek kemaslahatan secara global atau lebih mengedepankan aspek kemaslahatan secara umum yakni sakralitas perkawinan, sedangkan hakim yang menyatakan sebagai anak sah mengedepankan aspek kemaslahatan dalam bentuk pemeliharaan secara personal atau individual. Kemaslahatan yang diberikan kepada anak hasil zina sebatas kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan sakralitas perkawinan. Oleh sebab itu, tawaran kesimpulan hukumnya adalah menghasilkan perlindungan hak keperdataan sebatas tanggung jawab bapak biologis atas kebutuhan hidup anak hasil zina tetapi tanpa hubungan nasab, waris dan wali.

Actions (login required)

View Item