Wewenang Mamak Dalam Pernikahan Kemanakan Ditinjau dari Hukum Islam: Studi Kasus(Nagari Batu Bajanjang Kecematan Tigo Lurah Kabupaten Solok)

Yandi, Akmal (2022) Wewenang Mamak Dalam Pernikahan Kemanakan Ditinjau dari Hukum Islam: Studi Kasus(Nagari Batu Bajanjang Kecematan Tigo Lurah Kabupaten Solok). Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (Cover) AKMAL YANDI 1713010186 COVER - DAFTAR ISI - Akmal Yandi.pdf - Published Version Download (568kB)
	Text (BAB I) AKMAL YANDI 1713010186 BAB I - Akmal Yandi.pdf - Published Version Download (404kB)
	Text (BAB III) AKMAL YANDI 1713010186 BAB III - Akmal Yandi.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (BAB V) AKMAL YANDI 1713010186 BAB V - Akmal Yandi.pdf - Published Version Download (92kB)
	Text (Fulltext) AKMAL YANDI 1713010186 FULL TEXT - Akmal Yandi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya wewenang ninik mamak melarang pernikahan kemanakan yang terjadi di Nagari Batu Bajanjang, Kabupaten Solok. Sedangkan dalam Hukum Islam yang paling berhak terhadap seorang kemanakan adalah walinya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap wewenang pelarangan mamak terhadap pernikahan seorang kemanakan apakah bertentangan dengan Hukum Islam atau bisa sejalan dengan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu untuk menjelaskan satuan analisis secara utuh sebagai kesatuan yang integrasi, dengan menggunakan pendekatan sosiologi Hukum Islam. Sedangkan sifat penelitiannya deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara kepada ninik mamak, cadiak pandai, alim ulama dan tokoh masyarakat, Data digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Hukum Islam wewenang pelarangan mamak terhadap perkawinan kemanakan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Karena hal-hal yang dilarang oleh ninik mamak tersebut sebenarnya berdampak dan bermaksud baik kepada kemanakan. Jadi wewenang pelarangan mamak terhadap pernikahan kemanakan menurut Hukum Islam hukumnya adalah mubah (boleh) karena tidak ada perintah yang memerintahkan dari Nash dan tidak ada juga larangan yang melarangnya.

Actions (login required)

View Item