Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas Tentang Izin Poligami

Loenxy, Monica (2023) Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas Tentang Izin Poligami. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (Cover) cover .pdf - Published Version Download (682kB)
	Text (BAB I) BAB I .pdf - Published Version Download (685kB)
	Text (BAB III) BAB III .pdf - Published Version Download (587kB)
	Text (BAB V, Daftar Pustaka) BAB V .pdf - Published Version Download (505kB)
	Text (Full text) skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Istilah poligami untuk menyebutkan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KHI, menyatakan “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”, kemudian dilanjut dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) KHI pada pokoknya menyatakan “Untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat adanya izin istri dan adanya jaminan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya”, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehannya berpoligami. Namun pada Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas, pemohon diberi izin oleh Pengadilan Agama walaupun terindikasi tidak terpenuhinya syarat poligami. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang memengaruhi pertimbangan hukum Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang izin poligami. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Nikah dan KHI. Hasil dari penelitian ini, faktor yang memengaruhi putusan hakim adalah hakim memandang masyarakat merasa adil apabila seorang suami diperbolehkan berpoligami. Alasan pemohon berpoligami, keadaannya tidak mendesak namun dilihat dari alat bukti terbukti termohon bersedia dimadu, kesanggupan pemohon berlaku adil dan kepastian mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya, inilah pokok utama bagi hakim dalam memeriksa izin poligami. Mengenai izin istri, termohon menyatakan keberatan, namun dinyatakan secara tertulis sehingga kekuatan bantahannya kurang meyakinkan, karena sebelumnya pemohon mengajukan surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang bermaterai dan ditandatangani termohon memiliki kekuatan hukum tetap. Terakhir kekhawatiran hakim terhadap hubungan pemohon dan calon istri keduanya, serta fenomena poligami liar dalam masyarakat, jika dibiarkan berlanjut dikhawatirkan lebih besar menimbulkan mafsadat. Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan kaidah fikih Dar’ul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih sebagai landasannya.

Actions (login required)

View Item