Perlindungan Hak Peserta BPJS dalam Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Perspektif Fiqih Siyasah

Andriany Fuji Mulya, Fuji (2023) Perlindungan Hak Peserta BPJS dalam Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARI’AH.

	Text (Cover) Fuji Mulya Andriany_1813030052_cover dlll.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Fuji Mulya Andriany_1813030052_BAB I-1.pdf - Published Version Download (922kB)
	Text (BAB III) Fuji Mulya Andriany_1813030052_BAB III-1.pdf - Published Version Download (752kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) Fuji Mulya Andriany_1813030052_BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (648kB)
	Text (Full Teks) Fuji Mulya Andriany_1813030052_Full Teks-1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hak Perserta BPJS Dalam Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Perspektif Fiqih Siyasah” ditulis oleh Fuji Mulya Andriany NIM 1813030052. Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan ini dilatar belakangi karena kurangnya perlindungan hukum yang didapatkan oleh pengguna BPJS serta kurangnya informasi dari pihak BPJS kepada pengguna BPJS tentang perlindungan hukum yang didapatkan pengguna BPJS jika pengguna BPJS tidak mendapatkan haknya setelah melakukan kewajibannya. Rumusan masalah dalam skripsi ini bagaimana perlindungan hak perserta BPJS dalam pasal 48-50 undang-undang nomor 24 tahun 2011 perspektif fiqih siyasah. Pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana Perlindungan Hak Peserta BPJS Dalam Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011? (2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Perlindungan Hak Peserta Dalam Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan analisis data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan : (1) Perlindungan hak peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahuhn 2011 yang menjelaskan Mekanisme dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak pada umumnya dilakukan dengan cara: a.) Menyelesaikan sendiri sengketa yang terjadi, b.) Meminta pihak ketiga sebagai perantara, c.) melalui campur tangan hakim. (2) Tinjauan fiqh siyasah terhadap perlindungan hak peserta BPJS dapat dilihat dari siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah yang mengkaji atau membahas tentang masalah perundang-undangan Negara. Sejalan dengan itu dalam kajian siyasah dusturiyah yang berhubungan antara pemerintah dan rakyatnya yang didalamnya adanya penegakan keadilan bagi masyarakat merupakan kriteria yang sangat penting dalam suatu perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh sebab itu dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dapat memberikan perlindungan hukum untuk peserta BPJS serta memberikan keadilan untuk masyarakat jika terjadinya sengketa. Kata Kunci : Perlindungan, BPJS, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item