Ketentuan Ambang Batas dalam Pemilihan Kepala Daerah Persepektif Maslahah

Ilham, Muhammad (2023) Ketentuan Ambang Batas dalam Pemilihan Kepala Daerah Persepektif Maslahah. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (Cover, Abstrak dan Pengesahan) Muhammad Ilham_1813030088_Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (537kB)
	Text (BAB I) Muhammad Ilham_1813030088_BAB I.pdf - Published Version Download (350kB)
	Text (BAB III) Muhammad Ilham_1813030088_BAB III.pdf - Published Version Download (395kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) Muhammad Ilham_1813030088_BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Full Text) Muhammad Ilham_1813030088_Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan aturan ambang batas dalam pemilihan kepala daerah yang dirasa masih memiliki kekurangan sehingga menjadikan pro dan kontra, penerapan ambang batas dalam pemilihan kepala daerah memicu munculnya fenomena yang mana fenomena tersebut adalah suatu anomali demokrasi, memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai demokrasi di dalam pemilu terkhususnya kedaulatan rakyat, dan juga pandangan maslahah Islam terhadap adanya aturan ambang batas pemilihan kepala daerah. Adapun pertanyaan penelitiannya yaitu: Bagaimana penerapan ambang batas dalam pemilihan kepala daerah ditinjau dari teori kedaulatan rakyat?, dan bagaimana analisis maslahah terhadap ambang batas pemilihan kepala daerah?. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode penelitian studi kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan melihat penerapan ambang batas dalam persaingan pemilihan kepala daerah jika mengacu pada teori kedaulatan rakyat yang mana rakyat sebagai penguasa tertinggi dalam negara, haruslah mempunyai hak untuk memilih yang dianggap terbaik tanpa dibatasi oleh aturan ambang batas yang ada, bahwa penerapan ambang batas pemilihan kepala daerah berdasarkan teori kedaulatan rakyat memiliki dampak terhadap partisipasi politik dan representasi yang terbatas. Kemudian dalam pandangan maslahah yang mengacu pada kemanfaatan dan menghindari kemudharatan, memastikan bahwa kebijakan ambang batas yang diambil tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja atau menjadi kamuflase dalam usaha untuk hanya mencapai kepentingan individu, namun juga untuk kesejahteraan umum secara luas.

Actions (login required)

View Item